.webp)
Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggandeng Bulog untuk memasifkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan demi mencegah permainan harga beras oleh oknum tertentu atau spekulan nakal.
"Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah membuka toko di tingkat kelurahan supaya kita bisa menyalurkan atau menyuplai beras SPHP," kata Pimpinan Cabang Bulog Parepare Jusri Pakke saat ditemui detikSulsel, Rabu (6/3/2024).
Jusri memaparkan penyaluran beras SPHP ke tingkat kelurahan menunggu kesiapan dari masing-masing kelurahan. Dia berharap dengan penyaluran sampai tingkat kelurahan ini maka warga menjadi semakin mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Target kita memang menyalurkan sampai ke kelurahan. Jadi nanti pihak kelurahan membantu mendata dan kita akan menyuplai toko yang siap. Ini bahkan bisa sampai ke RT/RW ke depannya," tutur Jusri.
Dia mengakui kenaikan harga beras saat ini bisa saja karena ada spekulan bermain sebab dari sisi pasokan beras dari Bulog mencapai 10 ribu ton. Dengan jumlah itu diproyeksi cukup sampai 7 bulan kedepan.
"Kalau kami jika ada pedagang yang begitu (terindikasi memainkan harga) kami blacklist. Dan memang sudah ada beberapa yang kami blacklist atau putuskan kerjasama (terindikasi memainkan harga)," terangnya.
Kabag Perekonomian Setdako Parepare Rudi Muradi menegaskan Pemkot dan Bulog menyepakati adanya perubahan pola distribusi penjualan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) untuk beras medium. Kebijakan yang diambil saat ini adalah penjualan beras SPHP dilakukan dilakukan per kelurahan.
"Di kelurahan masyarakat dapat diidentifikasi oleh masing-masing pihak kelurahan. Sehingga, warga dipastikan mendapatkan beras SPHP," ujar Rudi.
Dia mengakui selama ini penyaluran beras SPHP lebih banyak melalui pasar. Hal ini juga membuka potensi adanya permainan harga beras oleh oknum tertentu.
"Dulu dijual ke pasar dan motif spekulan sering terjadi di pasar. Perlu didorong ini peran Satgas Pangan kedepannya untuk pengawasan," tegasnya.
Mekanisme penyaluran per kelurahan, lanjutnya, tetap akan menggandeng kios, agen, Rumah Pangan Kita (RPK) yang ada di kelurahan. Bahkan berdasarkan rapat TPID disepakati perluasan beras SPHP ada di setiap RW.
"Sehingga masyarakat bisa menjangkau beras SPHP yang berada di masing-masing RW. Harga beras SPHP dijual dengan harga Rp 54.500/sak," terang Rudi.
Nantinya kata dia, warga akan dibatasi hanya boleh membeli sampai 2 sak beras untuk sekali pembelian. Dengan tujuan tidak ada warga yang membeli lebih banyak dari warga lain.
"Jumlah warga yang ada di RW sudah bisa dikendalikan melalui data jumlah Keluarga sehingga Bulog juga bisa mengatur kuantum beras yang dibawa ke agen, kios, RPK yang ada," imbuhnya.
(sar/hmw)
