.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan anggaran dana hibah sekitar Rp 24 miliar untuk Pilwalkot 2024. Dana itu akan disalurkan Rp 19 miliar untuk KPU Parepare dan Rp 5 miliar untuk Bawaslu Parepare.
"Untuk pelaksanaan Pilkada nanti, sampai saat ini sesuai tugas dan kewenangan kami sebagai pemerintah kota, telah menganggarkan pelaksanaan pilkada nantinya kepada KPU sekitar 19 miliar dan Bawaslu sekitar Rp 5 miliar," ungkap Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali kepada wartawan, Rabu (6/3/2024).
Akbar menyampaikan sebagian anggaran itu sudah disalurkan pada tahun 2023. Sementara sisanya akan diselesaikan alokasinya pada tahun 2024 ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami Pemkot Parepare sudah menganggarkan dan mengalokasikan sebagian sekitar 40 persen dan akan menyelesaikan seluruhnya itu sampai 2024," rincinya.
Dia juga berharap pelaksanaan Pilwalkot akan berjalan dengan aman dan lancar. Dia ingin kesuksesan Pileg dan Pilpres pada 14 Februari lalu juga berlaku untuk Pilkada.
"Semua berjalan baik. Kalau kita lihat sejarah pilkada di Parepare, alhamdulillah tidak ada hal-hal yang kritis, semua berjalan dengan lancar ke depan," harap Akbar.
Sekretaris KPU Parepare Santoso mengatakan pihaknya sebelumnya mengusulkan anggaran Rp 20 miliar untuk Pilwalkot 2024 ke Pemkot. Namun anggaran yang disetujui menurun menjadi Rp 19 miliar.
"Iya, anggaran yang disetujui Rp 19 miliar. Sudah digelontorkan November 2023 itu 40 persen atau Rp 7,6 miliar," beber Santoso.
Santoso memaparkan sisa anggaran akan kembali disalurkan paling lambat 5 bulan sebelum hari H Pilwalkot atau sekitar bulan April.
"Yang 60 persen atau sisanya sekitar bulan April disalurkan hibah ke KPU," paparnya.
Dia mengakui ada kenaikan anggaran Pilwalkot dari sebelumnya sebesar Rp 16 miliar. Itupun ada pengembalian anggaran sebesar Rp 2 miliar.
"Tempo hari kan sampai 5 paslon ternyata hanya 2 paslon yang berkompetisi. Jadi ada pengembalian di Pilwakot sebelumnya," jelasnya.
Santoso menguraikan kenaikan anggaran di Pilwalkot 2024 ini naik sampai Rp 19 miliar karena honor untuk membayar tenaga adhoc. Dia merincikan untuk membayar honor adhoc sekitar Rp 12 miliar.
"Besar sekali dana pembiayaan adhoc hampir Rp 12 miliar. Itu honor saja untuk adhoc mulai PPK, KPPS, dan PPS," rincinya.
(sar/hmw)
