Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham diisukan meninggalkan rapat paripurna saat aksi unjuk rasa berujung pembakaran gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejumlah anggota dewan pun membantah informasi yang menuding wali kota mengabaikan demonstran tersebut.
Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika menyesalkan beredarnya isu yang dinilai menyesatkan masyarakat itu. Dia menegaskan, rapat paripurna sudah lebih dulu berakhir sebelum massa demonstrasi menggeruduk gedung perwakilan rakyat.
"Rapat paripurna sudah selesai dan ditutup secara resmi. Jadi bukan kabur atau melarikan diri. Fakta di lapangan jelas, bahwa yang terjadi adalah aksi kriminal, bukan demonstrasi," tegas Suharmika dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).
Suharmika menjelaskan, rapat paripurna awalnya berlangsung di lantai 3 gedung DPRD Makassar pada Jumat (29/8). Rapat tersebut membahas terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025.
"Saya hadir di lokasi, memimpin jalannya paripurna. Setelah wali kota membacakan penjelasan terkait nota keuangan dan rancangan APBD Perubahan 2025, saya yang menutup sidang paripurna," tuturnya.
Menurut Suharmika, rapat paripurna tersebut resmi ditutup sekitar pukul 21.30 Wita. Sejumlah legislator termasuk wali kota dan wakil wali kota Makassar pun meninggalkan lokasi sebelum massa mendatangi gedung DPRD Makassar.
"Saya dan pimpinan dewan bersama wali kota dan wakil wali kota meninggalkan gedung dalam keadaan aman. Baru kemudian massa aksi masuk dan melakukan tindakan anarkis," imbuhnya.
Massa merangsek masuk ke gedung DPRD Makassar melakukan perusakan terhadap fasilitas dan kendaraan di lokasi. Para peserta rapat paripurna sudah tidak berada di lokasi saat massa mulai membakar gedung sekitar pukul 22.10 Wita.
Suharmika mengaku heran dengan kedatangan massa aksi karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Dia menganggap situasi saat itu sama sekali berbeda dengan dinamika demonstrasi pada umumnya.
"Demo itu biasanya ada pemberitahuan, ada korlap (koordinator lapangan), ada tuntutan yang jelas. Tapi yang terjadi malam itu berbeda," ucap Suharmika.
Politisi Golkar ini menganggap, aksi unjuk rasa saat itu bukan lagi bertujuan untuk kontrol sosial atau penetrasi gerakan mahasiswa. Suharmika menilai, demonstrasi saat itu tidak lagi diwarnai penyampaian aspirasi, melainkan berujung tindakan anarki.
"Mereka datang tiba-tiba, tanpa komunikasi dengan pimpinan dewan, tanpa menyampaikan aspirasi, justru melakukan perusakan, pembakaran, hingga penjarahan. Itu bukan demonstrasi, tapi tindakan kriminal," tegasnya.
Gedung DPRD Makassar yang dibakar mengakibatkan 3 orang meninggal dunia karena terjebak kebakaran. Ketiga korban adalah Ketiga korban meninggal dunia, yakni Plt Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Saiful Akbar, Staf pribadi anggota DPRD Makassar Sarinawati dan staf Humas DPRD Makassar Muhammad Akbar Basri alias Abay.
"Kalau memang niatnya menyampaikan aspirasi, tentu bisa dilakukan dengan cara baik-baik, melalui dialog, dengan membawa tuntutan jelas. Bukan dengan cara merampok, menjarah, dan menghilangkan nyawa," jelasnya.
Simak Video "Video: 4 Pelaku Penjarahan ATM saat DPRD Makassar Dibakar Massa Ditangkap"
(sar/sar)