.webp)
Diketahui, kasus dugaan pungli pengurusan ijazah dengan biaya Rp 50 ribu di SMAN 11 Makassar diusut Inspektorat Sulsel. Disdik Sulsel menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat sebagai acuan untuk menindaklanjuti perkara ini.
"Informasinya sudah rampung (LHP Inspektorat) kayaknya, cuma dia belum serahkan, mungkin sebentar atau besok diserahkan. Jadi saya nanti laporkan ke pimpinan," kata Iqbal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terpisah, Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Sulsel, Masrul Alam mengatakan, pihaknya sudah merampungkan LHP kasus dugaan pungli tersebut. Masrul mengaku sudah menyerahkan LHP itu ke Disdik Sulsel.
"Iya, sudah selesai (LHP-nya). Alhamdulillah sudah ada mi di Disdik," kata Masrul kepada detikSulsel, Kamis (18/7).
Namun Masrul enggan membeberkan terkait rekomendasi Inspektorat Sulsel kepada Disdik Sulsel dalam menyikapi kasus tersebut. Pihaknya juga tidak membeberkan ada atau tidaknya pelanggaran dalam perkara itu untuk menentukan pemberian sanksi.
"Kalau hasil pemeriksaannya tidak bisa disampaikan kecuali kepada Gubernur/Kadisdik, itu ada aturan terkait hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Inernal Pemerintah). Kalau tindak lanjut bisa tanyakan ke Disdik," ujarnya.
Pembelaan Kepala SMAN 11 Makassar
Kepala SMAN 11 Makassar Nuraliyah membantah biaya Rp 50 ribu untuk pengurusan ijazah bagian dari pungli. Dia berdalih dana tersebut untuk pembayaran jasa tulis ijazah beserta mapnya.
"Sesungguhnya itu adalah pembayaran untuk jasa penulisan ijazah, kemudian fotokopi ijazah dan map ijazah," ungkap Nuraliyah kepada wartawan, Senin (15/7).
Nuraliyah mengatakan, dana pengurusan ijazah ditangani bagian staf administrasi sekolah. Dia menegaskan dana yang terkumpul tersebut sifatnya sumbangan.
"Setelah sumbangan dari seluruh siswa itu terkumpul itu dibayarkan kesemuanya secara keseluruhan. Jadi siswa yang datang belakangan, karena sudah terbayarkan semua itu, tidak dibebani lagi pembayaran," bebernya.
Dia juga mengklaim biaya Rp 50 ribu untuk pengambilan ijazah tidak membuat orang tua siswa atau alumni keberatan. Dia mengaku belum menerima adanya protes hingga siswanya sendiri belakangan melakukan unjuk rasa.
"Kalau pembayaran pengambilan ijazahnya itu adalah Rp 50.000 yang dibayarkan kan, dan itu yang dibayarkan oleh orang tua siswa dan sampai detik ini belum ada orang tua yang keberatan untuk itu," tandasnya.
(sar/hsr)
