.webp)
Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya memberi peringatan keras terhadap penggunaan dana desa untuk gerakan separatis. Peringatan itu diberikan buntut deklarasi dan pelantikan KNPB sektor Tambrauw.
"Kebanyakan dana desa dalam penggunaan tidak benar. Jangan sampai dana desa digunakan untuk macam-macam. Misalnya, gerakan separatis mereka bisa bertahan di hutan karena pasti punya uang, kalau bukan dari dana desa pasti ada yang mendukung," jelas Pj Bupati Tambrauw Engelbertus Kocu saat konferensi pers, Selasa (13/6/2023).
Engelbertus mengatakan presiden sudah memberikan kemudahan pembangunan melalui dana desa. Namun ada oknum-oknum kepala desa tidak mengelola dengan benar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun memperingatkan agar waspada dengan pengajuan proposal dana. Khusus untuk di daerah rawan agar dilakukan verifikasi secara ketat.
"Tidak ada lagi disposisi, bantuan-bantuan masyarakat kita harus turun verifikasi cek benar atau tidak dan buat apa. Jangan sampai kita bantu 25 juta, mereka pakai 10 juta sisanya dia pakai untuk lain," jelasnya.
"Untuk mahasiswa di daerah-daerah rawan kita langsung kirim ke rekening kampus saja, tidak perlu kasih (uang) ke anak-anak, bahaya," tegasnya.
Engelbertus melanjutkan insiden deklarasi kemerdekaan dan pelantikan KNPB Tambrauw bukan merupakan keinginan masyarakat. Menurutnya masyarakat justru diintimidasi.
"Makanya kami lakukan pertemuan saat ini, untuk jalin tali silaturahmi agar lebih dekat dengan masyarakat. Karena insiden kemarin merupakan pertama kalinya di Tambrauw sehingga masyarakat merasa pemerintah dan TNI/Polri jauh dari mereka," ujarnya.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tambrauw Yosep Airai mengingatkan agar jangan membuat suatu gerakan yang melawan negara. Sebab hal itu justru akan membuat rakyat jadi korbannya.
"Rakyat jadi korban pendidikan dan korban pembangunan. Jadi, kita tidak boleh ikut terprovokasi dengan kegiatan-kegiatan tersebut," ungkapnya.
Yosep menyebut mahasiswa asal Kabupaten Tambrauw yang mengenyam pendidikan di wilayah Sorong dan Jayapura bergabung di organisasi tersebut.
"Kebanyakan mahasiswa yang ikut organisasi itu di Sorong dan Jayapura. Lalu, mereka datang ke sini membuat gerakan tambahan. Mereka menggiring masyarakat yang hanya tahunya ke kebun, pulang masak, makan, tidur, besok kembali ke kebun, untuk bergabung," ungkapnya.
Yosep menilai sejak pemekaran Kabupaten Tambrauw tahun 2008, masyarakat bisa merasakan pembangunan, gunakan baju dinas, akses jalan dan sebagainya.
"Kita juga dapat dana kampung besar, baru mau beli senjata bentuk KNPB dan segala macam lagi. Kita harus bersyukur untuk negara ini dan presiden karena bisa kasih pemekaran di sini. Kita buat gerakan semacam itu sudah menghambat kita ke depan," tutupnya.
(ata/asm)
