Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima 374 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). Satu di antaranya merupakan usulan pemekaran Kabupaten Bone Selatan, di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan, langkah itu masih terjegal moratorium yang belum ada rencana pencabutan dalam waktu dekat. Keputusan itu masih menjadi kebijakan nasional dan harus didasarkan pada kajian fiskal yang sangat matang.
"Belum ada rencana membuka moratorium. Ini kebijakan nasional. Perlu ada kajian sangat matang dan ada produk kepastian kapasitas fiskal nasional," kata Bima Arya, usai menghadiri Green Leadership Forum (GLF) II Sulawesi Selatan (Sulsel), di Ballroom Four Points by Sheraton, Makassar, Selasa (29/7/2025).
Menurut Bima Arya, alasan lain yang menjadi evaluasi pemerintah pusat adalah bahwa tidak semua DOB yang telah terbentuk menunjukkan keberhasilan dan ekspektasi pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah-daerah yang telah mekar ini justru masih kalah dari segi pembangunan dan pendapatan fiskal dibandingkan daerah induk sebelumnya.
"Sebagian besar masih kalah dari daerah induk. Hanya satu dua yang bisa mengimbangi, seperti Banten dan Jawa Barat, misalnya. Yang lain justru tertinggal. Yang sudah ada saja harus dievaluasi. Bahkan ada ide beberapa daerah itu dikembalikan lagi, disatukan kembali," ujarnya.
Simak Video "Gelaran Forum Akselerator Negeri 2026"
(asm/ata)