.webp)
Kontingen Sulawesi Selatan (Sulsel) menempati peringkat ke-16 di klasemen akhir Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Prestasi Sulsel merosot jika dibandingkan PON XX Papua 2021 yang finish di peringkat ke-11 atau turun lima peringkat.
Perhelatan PON XXI Aceh-Sumut 2024 resmi ditutup pada Jumat (20/9/2024). Kontingen Sulsel meraih 61 medali yang terdiri dari 10 emas, 20 perak, dan 31 perunggu.
Prestasi Sulsel merosot jika dibandingkan pada PON XX Papua 2021 lalu. Kontingen Sulsel berada di peringkat ke-11 dengan capaian medali 11 emas, 13 perak, dan 13 perunggu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Medali emas mengalami penurunan satu medali. Sementara perak naik tujuh medali, dan perunggu bertambah 18 medali.
Ketua KONI Sulsel, Yasir Machmud, menanggapi hasil PON XXI ini dengan keprihatinan. Menurutnya, capaian target emas yang dicanangkan dari 18 cabang olahraga (cabor) unggulan sebagian besar meleset.
"Sulsel menurunkan 402 atlet yang lolos ke PON XXI, namun tidak ada satupun yang mendapat fasilitas tryout atau sarana yang memadai," ujar Yasir Machmud dalam keterangannya dikutip, Minggu (22/9).
Yasir menyoroti sarana dan prasarana latihan yang tidak memadai, sehingga para atlet tidak dapat berlatih secara maksimal. Hal ini diperparah dengan dukungan dana yang sangat minim serta perhatian pemerintah yang kurang terhadap perkembangan olahraga di Sulsel.
"Saat SYL menjabat sebagai Gubernur, anggaran hibah KONI untuk PON XIX di Jabar 2018 mencapai Rp 68 miliar, PON XX sebesar Rp 30 miliar, dan PON XXI kali ini hanya Rp 17,5 miliar. Bagaimana kita bisa dipaksa sukses jika anggaran tidak mendukung?," tambah Yasir.
Yasir juga menyoroti perubahan kebijakan pengelolaan anggaran olahraga prestasi, yang pada awalnya dikelola oleh KONI dalam bentuk hibah, kini diambil alih oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel.
Menurut Yasir, perubahan ini bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 79 dan 83, yang menyatakan bahwa anggaran olahraga prestasi seharusnya dikelola oleh KONI dengan dukungan dari pemerintah daerah.
"Kami berharap, ke depannya, olahraga prestasi ini dikembalikan ke porsi yang seharusnya, di mana KONI sebagai adhoc pemerintah di bidang olahraga diberikan wewenang untuk mengelola olahraga prestasi. Kami terkendala dengan kebijakan yang ada di Dispora karena beberapa item kegiatan yang lebih terjangkau jika dikelola oleh KONI, justru menjadi mahal ketika dikelola oleh Dispora," lanjutnya.
Selain itu, Yasir pun mengeluhkan bahwa sebagian usulan anggaran sebesar Rp 14 miliar yang diajukan KONI hilang dalam pengelolaan oleh Dispora. Beberapa item penting seperti biaya angkutan peralatan, biaya protes, biaya operasional lapangan saat atlet bertanding, dan bonus langsung tidak dianggarkan oleh Dispora.
"Kami akan melakukan evaluasi bersama cabang olahraga dan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola olahraga ke depan, terutama dalam menghadapi PON XXII di NTB/NTT pada tahun 2028 mendatang. Rapat Pleno dan Rapat Kerja Provinsi tahun 2024 akan menjadi momen penting untuk mengevaluasi program olahraga ke depan," pungkasnya.
(ata/hmw)
