.webp)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap daerah yang menjadi kantong-kantong pekerja migran ilegal (PMI) di Sulsel. Mereka melakukan perjalanan ke luar negeri melalui jalur yang awalnya kurang pengawasan.
"Kami di Sulsel kita akui ada kabupaten/kota yang masuk ke dalam kantong-kantong PMI. Maka untuk itu, memang yang paling banyak PMI kita yang melewati jalur trap itu," ujar Kepala Disnakertrans Sulsel Ardiles Saggaf kepada wartawan, Jumat (26/1/2024).
Ardiles mengatakan jalur yang awalnya kurang pengawasan itu kini telah dijaga dengan ketat. Dia menegaskan pihaknya telah melibatkan kepolisian dan kantor imigrasi untuk hal ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena ada pengawasan ketat, makanya ada jalur lain di Barru. Nah, itu sudah kita koordinasi dan memberikan informasi dengan Polda. Untuk melalukan pengawasan PMI, teman-teman kita yang melewati jalur-jalur seperti itu," bebernya.
Dia mengungkapkan pekerja migran ilegal itu banyak berasal dari Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, hingga Pinrang. Hanya saja, Ardiles tak menyebutkan secara rinci jumlah pekerja migran ilegal itu di setiap daerah yang dimaksud.
"Yang paling banyak itu Bulukumba, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai. Kemudian Bone, termasuk Pinrang. Tapi dari beberapa kabupaten itu memang merupakan kabupaten yang paling banyak kantong PMI-nya," imbuhnya.
Ardiles juga mengatakan sebanyak 500 pekerja migran ilegal yang diselamatkan oleh Pemprov Sulsel dengan bekerja sama banyak pihak. Mereka berhasil dideportasi dari negara tempat mereka bekerja.
"Data kami tahun 2023, kami ada sekitar 500 orang PMI. Jadi koordinasi kami dengan BP2MI memulangkan warga Sulsel yang ada di situ," jelasnya.
Dia pun berkomitmen untuk terus membenahi sistem dan memantau pergerakan pekerja migran agar tetap kondusif serta sesuai aturan. Ardiles menyebut komitmen ini disinergikan bersama dengan seluruh pemerintah daerah di 24 kabupaten/kota yang ada di Sulsel.
"Kami dari Pemprov sudah membentuk namanya layanan terpadu satu atap. Itu kita bersinergi dan berkolaborasi dengan kabupaten/kota dalam rangka supaya untuk khususnya menyangkut masalah proses kelengkapan administrasi opini kita itu lebih dimaksimalkan," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengungkap memulangkan 500 pekerja migran ilegal selama tahun 2023. Pencapaian tersebut dilakukan berkat kerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
"Data kami tahun 2023, kami ada sekitar 500 orang PMI (ilegal). Jadi koordinasi kami dengan BP2MI memulangkan warga Sulsel yang ada di situ," ujar Kepala Disnakertrans Sulsel Ardiles Saggaf kepada wartawan, Jumat (26/1).
Ardiles mengatakan kebanyakan diantara mereka merupakan pekerja migran yang hendak bekerja di Malaysia. Dia menyebut Negeri Jiran tersebut memang banyak diminati karena akses yang mudah.
"Yang paling banyak Malaysia. Karena memang akses jalur yang paling gampang itu lewat Malaysia," bebernya.
(ata/asm)
