.webp)
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap solusi mengatasi gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia. JK menekankan pengungsi yang terus berdatangan harus ditertibkan.
JK mulanya mengatakan jika problem pengungsi ini harus ditangani dari hulunya. Para pengungsi terus berdatangan ke Indonesia karena memanasnya konflik di Myanmar.
"Tentu solusi yang paling penting hentikan konflik, karena orang mengungsi karena konflik," ungkap JK kepada wartawan usai memberikan ceramah umum di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (20/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK melanjutkan, konflik tersebut tidak mudah untuk diselesaikan. Dia lantas menyinggung peran Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
"Jadi mereka (pengungsi Rohingya) harus dicarikan tempat yang mereka bisa kerja. Dan itu tanggung jawab PBB sebenarnya," tegasnya.
Dia menegaskan persoalan ini seharusnya menjadi masalah internasional. Namun jumlah pengungsi di Indonesia dinilai belum seberapa.
"Indonesia belum seberapa, di Eropa jutaan pengungsi, Malaysia menerima 150.000 pengungsi Rohingya," tutur JK.
JK berharap pemerintah Indonesia tetap menerima kedatangan pengungsi Rohingya. Meski di satu sisi adapula penolakan dari warga karena perilaku pengungsi.
"Masa' kita baru 1.500 sudah marah-marah. Jadi mereka (pengungsi) yah tanggung jawab internasional," imbuhnya.
JK lantas menyinggung pengungsi dari Vietnam yang pernah ditampung di era Presiden RI Periode 1966-1998 Soeharto. Kala itu, mereka diberi tempat di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
"Waktu di zaman Soeharto 250.000 pengungsi Vietnam ditampung di Pulau Galang. Dan Pak Harto dipuji di dunia itu karena Indonesia," bebernya.
JK menyarankan agar pengungsi Rohingya tetap diawasi. Mereka tidak bisa serta merta diusir karena Indonesia punya tanggung jawab moral yang memegang teguh Pancasila sebagai jati diri bangsa.
"Kita selalu bilang Pancasilais. Sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab," singgung JK.
Situasi ini diakui JK membuat Indonesia dalam posisi dilematis. Namun jika pengungsi dihalau atau diusir secara paksa rawan dicap sebagai bangsa yang tidak beradab.
"Kalau kita mengusir orang susah berarti kita tidak manusia yang bermartabat. Tetapi harus diatur dan mereka juga harus didisiplinkan," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Diketahui, jumlah pengungsi Rohingya di Aceh dilaporkan mencapai 1.684 orang per tanggal 11 Desember dan yang terakhir datang lagi 135 pengungsi. Kabarnya, warga lokal menolak mereka masuk ke daratan karena kelakuan pengungsi yang dianggap mengganggu.
Juru Bicara Kementerian Luar Republik Indonesia (Kemlu RI) Lalu Muhammad Iqbal menilai problem ini bukan dari pengungsi itu sendiri. Persoalan ini muncul karena masalah konflik di tempat asalnya, yakni Myanmar.
"Indonesia menegaskan kembali posisi bahwa yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya dan akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang hingga saat ini belum selesai," kata Iqbal dilansir dari detikNews, Selasa (12/12).
Iqbal menegaskan Indonesia melakukan segala kemampuan agar konflik di Myanmar bisa diselesaikan. Salah satu cara yang ditempuh lewat diplomasi di tingkat Asia Tenggara (ASEAN) dan forum yang lebih besar.
"Indonesia juga berkontribusi berpartisipasi aktif dalam mekanisme-mekanisme yang sudah ada dalam kerangka ASEAN maupun kerangka yang lebih luas dan upaya-upaya itu akan terus dilakukan oleh Indonesia," ujarnya.
Tempat Penampungan Penuh
Menko Polhukam Mahfud Md mengaku gelombang pengungsi Rohingya sulit dibendung. Tempat penampungan sementara yang disediakan pemerintah pun sudah penuh.
"Tempat penampungan yang disediakan pemerintah di berbagai tempat itu sudah penuh, sudah penuh, karena bertambah terus, Rohingya bertambah, bertambah," kata Mahfud di Ciawi, Bogor, Rabu (20/12).
Mahfud menyadari adanya penolakan dari warga lokal seperti di Aceh. Namun pemerintah tetap berusaha mencarikan tempat.
"Meskipun baik masyarakat lokalnya, seperti Aceh itu menolak, sehingga kita tidak bangunkan lagi di sana, tapi pasti demi kemanusiaan ditolong," ujarnya.
Mahfud belum menyebut lokasi alternatif untuk menampung pengungsi. Rencana ini kata dia, masih dalam kajian.
"Dicari tempatnya, dicari biayanya, dan sebagainya," pungkas Mahfud.
