"Tentu solusi yang paling penting hentikan konflik, karena orang mengungsi karena konflik," kata JK usai memberikan ceramah umum di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (20/12/2023).
JK mengakui penyelesaian konflik di Myanmar tidak mudah. Hal ini membuat penanganannya lebih kompleks.
"Untuk menyelesaikan pengungsi pokoknya konflik. Nah ini cukup sulit ini karena di Myanmar, orang pengungsi itu larinya ke Bangladesh tapi mereka juga jutaan orang tidak bisa apa-apa karena banyak keluar dari Bangladesh," ujarnya.
JK menilai Indonesia dalam posisi dilematis ketika menerima pengungsi Rohingya. Namun dia menegaskan para pengungsi memang perlu ditertibkan.
"Jadi bagaimana mengurangi tetapi kalau dia pengungsi, Pancasila, kita selalu bilang Pancasilais. Sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab," kata JK.
"Kalau kita mengusir orang susah berarti kita tidak manusia yang bermartabat. Tetapi harus diatur dan mereka juga harus didisiplinkan," sambungnya.
JK menganggap mengatasi persoalan pengungsi Rohingya perlu kerja sama taraf internasional. menurutnya, PBB harus ikut berkontribusi dalam menyelesaikan ini.
"Jadi mereka (pengungsi Rohingya) harus dicarikan tempat yang mereka bisa kerja. Dan itu tanggung jawab PBB sebenarnya," imbuh JK.
Sebelumnya diberitakan, JK menilai jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia belum seberapa. Dia lantas membandingkannya dengan negara-negara lain.
"Indonesia belum seberapa, di Eropa jutaan pengungsi, Malaysia menerima 150.000 pengungsi Rohingya. Masa' kita baru 1.500 sudah marah-marah. Jadi mereka (pengungsi) yah tanggung jawab internasional juga," ucap JK.
JK turut membandingkan pengungsi yang diterima di era Presiden Periode 1966-1998 Soeharto. Saat itu ada ratusan ribu pengungsi dari Vietnam yang ditampung di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
"Waktu di zaman Soeharto 250.000 pengungsi Vietnam ditampung di Pulau Galang. Dan Pak Harto dipuji di dunia itu karena Indonesia," pungkasnya.
(sar/hsr)