Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) buka suara soal lonjakan warga Rohingya yang mengungsi ke Indonesia di tengah penolakan warga. Jusuf Kalla menyebut ribuan pengungsi yang datang ke Indonesia belum seberapa.
Hal itu disampaikan JK usai memberikan ceramah umum di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (20/12). JK mulanya membandingkan negara-negara lain yang lebih banyak menerima pengungsi.
"Indonesia belum seberapa, di Eropa jutaan pengungsi, Malaysia menerima 150.000 pengungsi Rohingya. Masa' kita baru 1.500 sudah marah-marah. Jadi mereka (pengungsi) yah tanggung jawab internasional juga," kata JK kepada wartawan, Rabu (20/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK turut membandingkan pengungsi yang diterima di era Presiden Periode 1966-1998 Soeharto. Saat itu ada ratusan ribu pengungsi dari Vietnam yang ditampung di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
"Waktu di zaman Soeharto 250.000 pengungsi Vietnam ditampung di Pulau Galang. Dan Pak Harto dipuji di dunia itu karena Indonesia," tuturnya.
JK menilai pengungsi Rohingya memang perlu ditertibkan. Menurutnya, para pengungsi harus dicarikan tempat yang layak.
"Jadi mereka harus dicarikan tempat yang mereka bisa kerja. Dan itu tanggung jawab PBB sebenarnya," tegas JK.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan jumlah pengungsi Rohingya di Aceh sudah mencapai 1.684 orang per Senin (11/12) dan terakhir datang lagi 135 pengungsi. Namun kedatangan mereka dikabarkan ditolak sejumlah warga karena pengungsi dianggap mengganggu.
Juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal mengatakan masalah Rohingya tersebut berakar dari masalah konflik di Myanmar. Jadi konflik tersebut harus segera diselesaikan.
"Indonesia menegaskan kembali posisi bahwa yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya dan akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang hingga saat ini belum selesai," kata Iqbal di kantor Kemenlu RI, Jakarta, dilansir dari detikNews, Selasa (12/12).
Iqbal mengatakan penyelesaian konflik di Myanmar ada mekanisme tersendiri. Hal ini bisa ditempuh lewat diplomasi tingkat Asia Tenggara (ASEAN) dan forum yang lebih besar.
"Nanti akan ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikannya, dan Indonesia juga berkontribusi berpartisipasi aktif dalam mekanisme mekanisme yang sudah ada dalam kerangka ASEAN maupun kerangka yang lebih luas dan upaya-upaya itu akan terus dilakukan oleh Indonesia," imbuhnya.
(sar/hsr)