.webp)
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan kucuran dana dari pusat berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 sebesar Rp 54,77 triliun. Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menegaskan agar anggaran itu harus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dana tersebut diserahkan secara simbolis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Pemprov Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/12). Penyerahan secara simbolis dilakukan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel Supendi.
"Saya tidak ingin ke depan hanya sekadar terima DIPA. Setelah itu pertanggungjawaban, setelah itu dikasih penghargaan ini, penghargaan itu, tetapi masyarakat Sulsel tetap miskin, dari waktu ke waktu tidak berkembang daerah ini, kampung-kampung sepi," tegas Bahtiar dalam sambutannya, Rabu (13/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahtiar melanjutkan sudah saatnya Sulsel ditampilkan dengan wajah baru. Wajah yang menunjukkan perekonomian yang aktif serta disinergikan dengan potensi ekonomi lainnya di sekitar Sulawesi.
"Saya benar-benar mendorong ini kita menuju Sulsel baru tahun depan. Kita tidak bisa lagi memimpin dengan cara lama. Kita harus mampu mengkoneksikan ekonomi Sulsel itu dengan ekonomi kawasan Sulawesi dan sekitarnya," imbuhnya.
Bahtiar turut mengungkit kejayaan Sulsel ratusan tahun silam di bidang perekonomian. Untuk mengembalikan kejayaan itu, Bahtiar mengaku tindakan kolektif dari setiap kabupaten/kota sangat dibutuhkan.
"Harus kita mengkoneksikan ekonomi Sulsel dengan ekonomi nasional Indonesia. Kita harus mampu mengkoneksikan dengan ekonomi ASEAN. Itulah Sulsel baru yang harus kita bangun ke depan. Kalau tidak seperti itu, kejayaan Sulsel 400 tahun yang lalu tidak bisa kita gapai. Itu hanya cerita-cerita saja," terangnya.
Bahtiar juga mendorong kabupaten/kota di Sulsel memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan sumber pendapatan baru. Dia mencontohkan lahan yang tidak dimanfaatkan dikelola untuk budi daya pisang.
"Makanya kita mendorong ekonomi bisnis pisang cavendish. Kalau bisnis ini berhasil, hasilnya bisa melebihi Rp 54,77 triliun," saran Bahtiar.
Dia menyebut pagu anggaran yang bersumber dari APBD Sulsel tidak dapat membangun Sulsel secara efektif. Upaya budi daya tanaman hortikultura jenis pisang cavendish menjadi harapan baru bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulsel.
"Tabe maraja Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Wakil Bupati, membangun Sulsel ini tidak cukup dengan APBD. Uang Rp 54,77 triliun juga belum mampu," bebernya.
Diketahui, DIPA dan TKD senilai Rp 54,77 triliun itu disalurkan untuk kementerian dan lembaga di Sulsel senilai Rp 22,97 triliun. Sementara alokasi TKD sebesar Rp 31,8 triliun untuk 24 instansi kabupaten/kota, termasuk Pemprov Sulsel.
Alokasi TKD Rp 31,8 triliun untuk pemerintah daerah terdiri beberapa komponen. Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1,01 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 20,1 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 2,72 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp 5,80 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 145,15 miliar, Hibah ke Daerah sebesar 18,58 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp 2,02 triliun.
Pemkot Makassar Terima DIPA-TKD Rp 2,24 T
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar turut menerima transferan dana dari pemerintah pusat. Pemkot Makassar diguyur Rp 2,24 triliun dari DIPA-TKD yang dibagikan ke provinsi Sulsel.
Kepala Badan Perencana Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy budiman mengungkap dana DIPA-TKD itu salah satunya akan difokuskan untuk pengembangan budi daya pisang cavendish. Dia menyebut Pemkot Makassar sangat mendukung saran Pj Gubernur Sulsel.
"Salah satunya tadi sudah disampaikan pisang, bagaimana caranya kita lakukan untuk mendukung produktivitas pisang," ujar Helmy kepada wartawan, Rabu (13/12).
Selain budi daya pisang, dana sebesar Rp 2,24 triliun itu juga dimanfaatkan dalam pengendalian inflasi bahan pokok di pasaran. Utamanya pengendalian inflasi terhadap komoditas cabai.
"Kemudian untuk pengendalian inflasi salah satu tadi yang diberi contoh adalah pengendalian harga cabai itu juga nanti akan kita dukung di 2024," tuturnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menuturkan bentuk dukungan Makassar terkait program budi daya pisang tidak sama dengan dukungan pemda lainnya. Danny menyebut Pemkot Makassar tidak memiliki lahan yang memadai untuk ditanami pisang.
"Kalau kita masalah pisang itu jadi hubnya saja. Tidak ada untuk menanam itu," sebutnya.
Sementara untuk pengendalian inflasi cabai, dia mengaku telah meminta jatah 5 juta bibit dari Pemprov Sulsel yang akan dibagikan ke tiap rumah di Kota Makassar. Program ini juga disebut bagian dari pengembangan lorong wisata.
"Kalau cabai saya sudah canangkan nanti kita dapat jatah 5 juta bibit cabai yang akan di semai kita akan bagikan ke ibu-ibu rumah tangga seluruh kota. Sebagai pengembangan lorong wisata agar mereka konsumsi sendiri," paparnya.
"Terbukti tadi kita di Panampu, kemarin waktu saya hujan-hujan dengan pak dandim kan 90 ribu cabai, sisa 70 ribu berati turun 20 ribu. Itu karena operasi pasar yang pakai mobil kontrol," lanjut Danny.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Fokus Infrastruktur-Pengentasan Kemiskinan
Danny menambahkan, selain budi dayang pisang dan pengendalian inflasi, pihaknya juga fokus untuk membenahi infrastuktur dan kemiskinan. Khusus infrastruktur, Danny mengaku masih ada beberapa proyek yang terhambat pembangunannya.
"Fokusnya itu beberapa proyek-proyek yang kita harapkan mudah-mudahan semua bisa lancar, seperti macca, semua. Karena saya lihat berlarut-larut ini barang tidak ada kemampuan birokratnya yang tidak memadai," ucap Danny.
Keterlambatan proyek ini disebut Danny menjadi salah satu dasar untuk melakukan mutasi pegawai di lingkup Pemkot. Padahal, perencanaan dan sumber dana pembangunan proyek yang terkendala itu sudah rampung. Apalagi nantinya dana DIPA-TKD untuk Kota Makassar juga digunakan untuk sektor infrastruktur.
"Uang ada perencanaan ada, tapi proses tersendat-sendat. Saya harus akui itu, sehingga ini menjadi dasar untuk mutasi," jelasnya.
Di sisi lain, Helmy mengungkap tahun depan Pemkot Makassar juga akan fokus memodifikasi beberapa kebijakan. Terutama kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting.
"Karena stunting dan kemiskinan ekstrim. Ini sangat sangat erat kaitannya atau korelasinya. Sehingga untuk stunting tahun depan kita sudah memberikan alokasi untuk penyerahan bantuan makanan kepada masyarakat melalui dana kelurahan," sebutnya.
