Bawaslu Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengawasi aktivitas capres dan cawapres yang hadir dalam acara jalan sehat di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihaknya pun menemukan empat hal yang menjadi sorotan selama pantauan di lapangan.
Diketahui, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka datang dalam acara Jalan Sehat Satu Putaran di Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sabtu (25/11). Sehari setelahnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ikut menghadiri agenda Jalan Sehat Perjuangan di lokasi yang sama.
Bawaslu Makassar melakukan pemantauan selama dua hari kegiatan itu berlangsung. Pihaknya lantas membeberkan laporan hasil pemeriksaannya (LHP) dalam konferensi pers di kantor Bawaslu Makassar, Selasa (28/11).
Dirangkum detikSulsel, Rabu (29/11/2023), berikut empat sorotan Bawaslu di acara jalan sehat capres dan cawapres di Makassar:
1. Temuan Pelanggaran Netralitas
Bawaslu menemukan aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel dan oknum staf Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengikuti jalan sehat. Pihaknya pun tengah menyelidiki dugaan pelanggaran netralitas terhadap keduanya.
"Ada kami temukan seorang ASN dari dinas pendidikan provinsi. Insyaallah akan kami lakukan penelusuran apakah betul itu ASN atau tidak, yang jelas ada di lokasi kejadian dan memakai atribut Korpri," ujar Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah kepada wartawan, Selasa (28/11).
Dede tidak merinci secara detail sosok ASN yang dimaksud, termasuk staf PPS yang diduga melanggar. Dia menambahkan staf PPS yang didapati merupakan tenaga non-ASN Pemkot Makassar atau disebut Laskar Pelangi.
"Ada juga kami temukan staf PPS di salah satu kelurahan hadir. Meskipun statusnya Laskar Pelangi tapi kami menganggap dia adalah staf PPS, dia adalah bagian penyelenggara," tambahnya.
Dia mengaku ASN Disdik Sulsel itu ditemukan saat jalan sehat yang dihadiri Gibran, sedangkan staf PPS didapati ketika agenda jalan sehat yang melibatkan Ganjar. Bawaslu Makassar tengah mendalami temuan ini.
"Di tanggal 25 (November) kami menemukan seorang yang diduga ASN dinas pendidikan sementara kami melakukan penelusuran, dan di tanggal 26 ada staf teknis PPS yang juga kami lakukan penelusuran," ucap Dede.
2. Libatkan Anak di Bawah Umur
Bawaslu Makassar juga menyoroti keikutsertaan anak di bawah umur dalam agenda jalan sehat capres dan cawapres di Makassar. Hal itu didapati selama dua hari pemantauan aktivitas di lapangan.
"Di kegiatan jalan santai tanggal 25 dan 26 (November) yang menghadirkan capres dan cawapres ada keterlibatan anak-anak," ungkap Dede.
Kendati demikian pihaknya belum bisa menjadikannya sebagai temuan. Dede berdalih aktivitas itu dilakukan di luar jadwal kampanye.
"Kami berharap mudah-mudahan teman-teman partai politik pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 tidak melibatkan anak-anak dalam hal kampanye," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(sar/sar)