.webp)
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyoroti tingginya angka ketimpangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa khususnya di Indonesia Timur. Kondisi itu disebutnya terjadi selama 10 tahun terakhir.
"Saya ingin tunjukkan gapnya bagaimana ketimpangan itu terjadi. Sumber daya manusia, indeks SDM antara Jawa dengan luar Pulau Jawa itu gapnya 10 tahun," kata Anies dalam paparannya di acara Sarasehan IKA Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sabtu (18/11/2023).
Menurut Anies ketimpangan antara Jawa dengan lain seperti di Sulawesi, Kalimantan, Papua terjadi hingga 69 persen. Dia mengisyaratkan kualitas SDM di Jawa hari ini sudah jauh lebih unggul, sementara kondisi SDM di daerah lain masih sama seperti SDM di Jawa pada 10 tahun lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jawa dibandingkan dengan Sulawesi, Kalimantan, angka indeks pembangunan manusia di Jawa tahun 2013 angkanya 69, 2022 di Sulawesi, Kalimantan, Maluku Papua, 69. Bukan selisih angkanya saja tapi tahunnya juga, gapnya 10 tahun. Ini PR yang harus kita selesaikan sama-sama," ujar Anies.
Sebelum memulai paparannya itu, di awal pidatonya juga menyebut ketimpangan masih menjadi PR yang harus diselesaikan bangsa ini. Ketimpangan jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan konflik.
"Hari ini masih ada satu lagi yang belum tercapai, kita sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori, satu kesatuan tapi belum satu kemakmuran. Ketimpangan masih menjadi gambaran hari ini, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antar teritori, ketimpangan antar desa-kota. Ketimpangan-ketimpangan itu PR yang harus diselesaikan," katanya.
"Dan bila ketimpangan ini dibiarkan maka ketimpangan ini akan menjadi faktor yang akan menyulitkan menjaga suasana bersatu di republik ini. Suasana bersatu itu sangat dipengaruhi oleh faktor ketimpangan," tambahnya lagi.
Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga hadir dalam Sarasehan Nasional IKA UNM ini. Ganjar sempat menilai penegakan hukum di era Presiden Jokow Widodo (Jokowi) dengan angka 5 dari 10.
Ganjar mulanya ditanya seperti apa penegakan hukum di Indonesia saat ini. Dia pun menilai penegakan hukum belakangan ini menurun.
"Turun," jawab Ganjar singkat, lalu disambut tawa peserta Sarasehan.
Di akhir pemaparannya, Ganjar sempat ditanya nilai rapor era Jokowi terkait penegakan hukum dari angka 1 sampai 10. Termasuk mengenai hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, hingga demokrasi.
"Ya dengan kasus ini, jeblok. (Nilainya) Lima," kata Ganjar.
(asm/nvl)
