Pemprov Sulsel Gandeng PTPN Ciptakan Lapangan Kerja Program Budi Daya Pisang

Foto: Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan PTPN XIV tandatangani MoU kerjasama program budi daya pisang. (Ahmad Nurfajri Syahidallah/detikSulsel)

Makassar -

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menggandeng PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV dalam program budi daya pisang. Pemprov Sulsel pun optimis dapat menciptakan lapangan kerja dari hasil kerja sama tersebut.

Hal itu diutarakan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin usai menandatangani lembar kerja sama dengan PTPN XIV di GOR Sudiang, Makassar, Kamis (9/11). Bahtiar mulanya menyebut sedang mendorong kekuatan swasta untuk mendongkrak program budi daya pisang ini.

"Saya juga sedang mendorong swasta yang agak besar untuk masuk ke sini. Nah, tadi PT Agri Pratama Cipta Karya sudah memanfaatkan lahannya PTPN yang tidak dipakai. Kurang lebih 2.000 hektare," ujar Bahtiar kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahtiar mengatakan, kerja sama dengan PTPN XIV ini untuk menumbuhkan program budi daya pisang dengan skema bisnis. PTPN XIV disebut masih menyediakan lahan lain di luar dari 2.000 hektare di atas.

"PTPN itu masih menyediakan lahan lain. Kalau ada lagi mau pakai. Tapi itu bussines to bussines. Yang punya lahan mungkin sewa, bayar pajaknya segala macam. Jadi antara perusahaan kalau mau bikin skala bisnis," ungkapnya.

Dia kemudian menjelaskan alasannya untuk menggandeng pihak swasta dalam program ini. Bahtiar menilai pihak swasta lebih inovatif saat mengelola bisnis dan menghasilkan pendapatan yang cukup besar.

"Nah, kenapa saya perlu swasta besar ini? Swasta besar ini kan nanti dia biasanya gunakan teknologi tinggi dalam melakukan budi daya. Jadi modalnya besar, sumbernya besar," bebernya.

Selain itu, Bahtiar menjelaskan kerja sama ini akan melahirkan lapangan kerja baru bagi masyarakat Sulsel. Apalagi program budi daya pisang ini ditargetkan ditanam di lahan seluas 100 ribu hektare.

"Karena supaya ada juga tenaga kerja yang terserap. Tenaga kerja baru di perusahaan-perusahaan pisang di budi daya pisang di Sulawesi Selatan," ungkapnya.

"Kalau ini bisa berkembang, ujungnya ini kan akan menyerap banyak tenaga kerja. Kalau 100 ribu hektare bisa saya wujudkan tahun depan," lanjut Bahtiar.

Dia lalu mencoba menghitung besaran tenaga kerja yang akan terserap jika program yang dicanangkan ini berhasil. Menurut Bahtiar, setidaknya ada 400 tenaga kerja yang akan diserap dengan rincian 4 orang untuk 1 hektare lahan pohon pisang.

"Rata-rata 4 orang saja yang terserap di 1 hektare. Saya bisa menciptakan lapangan kerja baru di tahun depan itu, 400 ribu orang bisa terserap di kerja," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya....

Tak hanya itu, lewat program ini, dia juga mengaku akan melahirkan banyak orang kaya baru (OKB) di Sulsel. Dengan syarat satu orang dapat menanam pisang di lahan seluas 200 hektare.

"Kalau ada orang seperti PT Agri Pratama Cipta Karya, bisa tanam 100 hektare, 200 hektare, itu saya akan mencetak minimal 1.000 orang kaya baru di Sulsel," kata Bahtiar.

Bagi Bahtiar, orang yang dapat mengembangkan program ini akan mendapatkan penghasilan yang cukup fantastis. Sebab, cukup dengan 1 hektare, orang memiliki pendapatan hingga Rp 200 juta.

"Kenapa saya sebut OKB orang yang tanam 100 hektare? Kalau 1 hektare hasilnya Rp 200 juta aja minimal. Kali 200 hektare. Uangnya Rp 20 miliar. Bayangkan coba," terangnya.

Sebelumnya Pemprov Sulsel juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) mendorong ekosistem bisnis program budi daya pisang. Pihaknya pun menyiapkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 8 triliun demi program ketahanan pangan tersebut.

Kepala OJK Regional 6 Sulampua Darwisman mengaku sudah menunjuk lima bank untuk menyiapkan produk KUR yang dimaksud. Bank yang dimaksud, yakni Bank Sulselbar, BNI, BRI, Mandiri, dan BSI.

"Kapan pun masyarakat ingin tanam pisang, silakan (ajukan dana KUR), karena memang alokasinya ini. Secepatnya lebih baik, karena masih ada kurang lebih sisa Rp 8 triliun lagi yang harus disalurkan di akhir 2023 ini," kata Darwisman saat penanaman pisang di Kabupaten Bone, Sabtu (27/10).

"KUR itu sudah ada hitung-hitungannya, analisisnya. 1 hektare itu membutuhkan support pendanaan Rp 100 juta. Itu skema KUR mikro tanpa agunan," tuturnya.