Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengaku miris Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai lumbung padi nasional kemasukan beras impor 70.000 ton. Di satu sisi, pihak Perum Bulog Kanwil Sulselbar mengaku impor beras sudah lama diusulkan sejak era Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS).
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar M Imron Rosidi mengaku sudah bersurat terkait rencana itu menjelang akhir jabatan ASS pada 5 September lalu. Pihaknya meminta dukungan Pemprov Sulsel saat itu terkait mendatangkan beras impor yang direncanakan masuk Oktober 2023.
"Dulu itu rencananya datang itu (beras impor) awal Oktober, makanya saya desak-desak September itu sudah ada izinnya Pak Gub, Pak Andi Sudirman, itu masa jabatan terakhir 5 September. Kan tanggal 3 atau 4 (September) udah tanda tangan dia," kata Imron kepada wartawan, Kamis (19/10/2023).
Imron menjelaskan surat Perum Bulog Kanwil Bulog Sulselbar saat itu menyampaikan tujuan impor beras itu. Pihaknya turut menyertakan tiga poin penting terkait langkah yang akan dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan.
"Sudah ada surat dari saya, memang ininya upaya, isi suratnya begini, dalam rangka untuk menjaga ketersediaan terutama di wilayah Sulselbar, upaya-upaya bulog," tutur Imron.
Pada poin pertama suratnya lanjut Imron, Bulog Sulselbar akan tetap melakukan mengoptimalkan penyerapan dari dalam negeri. Utamanya penyerapan produksi beras dari Sulsel.
"Kedua, akan melakukan pembelian stok dari kanwil berlebih masuk ke Sulselbar. Ketiga, akan melakukan bongkar langsung, handling langsung di pelabuhan Makassar," sebutnya.
Imron mengaku usulannya disambut positif ASS kala itu. Pemprov Sulsel era ASS menyetujui rencana Bulog Sulselbar.
"Mohon dukungan dari bapak gubernur. (Surat Bulog Sulselbar itu) Kemudian dijawab, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepenuhnya mendukung upaya dari Bulog," terang Imron.
Dia menjelaskan kebijakan impor beras merupakan hal yang wajar. Sekalipun lanjut Imron, Sulsel sebagai daerah lumbung padi nasional.
"Ini Sulsel kan daerah produksi. Memang kalau daerah produksi, kemasukan impor kan nggak ada masalah sebenarnya. Salahnya di mana," paparnya.
Imron tidak mengaku langkah ini bisa saja ditempuh dengan mempertimbangkan antisipasi ketersediaan pangan. Namun dia ogah menyebut suplai beras Sulsel saat ini menurun.
"Karena untuk antisipasi ketersediaan pangan di masyarakat juga dalam rangka pengendalian harga. Karena harga beras inikan naik terus. Kita tahulah hukum ekonominya, kalau harga naik terus ada masalah dengan suplai. Saya tidak bilang suplai turun, ya," beber Imron.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(sar/hsr)