.webp)
Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengaku miris Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai lumbung padi nasional kemasukan beras impor 70.000 ton. Di satu sisi, pihak Perum Bulog Kanwil Sulselbar mengaku impor beras sudah lama diusulkan sejak era Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS).
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar M Imron Rosidi mengaku sudah bersurat terkait rencana itu menjelang akhir jabatan ASS pada 5 September lalu. Pihaknya meminta dukungan Pemprov Sulsel saat itu terkait mendatangkan beras impor yang direncanakan masuk Oktober 2023.
"Dulu itu rencananya datang itu (beras impor) awal Oktober, makanya saya desak-desak September itu sudah ada izinnya Pak Gub, Pak Andi Sudirman, itu masa jabatan terakhir 5 September. Kan tanggal 3 atau 4 (September) udah tanda tangan dia," kata Imron kepada wartawan, Kamis (19/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Imron menjelaskan surat Perum Bulog Kanwil Bulog Sulselbar saat itu menyampaikan tujuan impor beras itu. Pihaknya turut menyertakan tiga poin penting terkait langkah yang akan dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan.
"Sudah ada surat dari saya, memang ininya upaya, isi suratnya begini, dalam rangka untuk menjaga ketersediaan terutama di wilayah Sulselbar, upaya-upaya bulog," tutur Imron.
Pada poin pertama suratnya lanjut Imron, Bulog Sulselbar akan tetap melakukan mengoptimalkan penyerapan dari dalam negeri. Utamanya penyerapan produksi beras dari Sulsel.
"Kedua, akan melakukan pembelian stok dari kanwil berlebih masuk ke Sulselbar. Ketiga, akan melakukan bongkar langsung, handling langsung di pelabuhan Makassar," sebutnya.
Imron mengaku usulannya disambut positif ASS kala itu. Pemprov Sulsel era ASS menyetujui rencana Bulog Sulselbar.
"Mohon dukungan dari bapak gubernur. (Surat Bulog Sulselbar itu) Kemudian dijawab, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepenuhnya mendukung upaya dari Bulog," terang Imron.
Dia menjelaskan kebijakan impor beras merupakan hal yang wajar. Sekalipun lanjut Imron, Sulsel sebagai daerah lumbung padi nasional.
"Ini Sulsel kan daerah produksi. Memang kalau daerah produksi, kemasukan impor kan nggak ada masalah sebenarnya. Salahnya di mana," paparnya.
Imron tidak mengaku langkah ini bisa saja ditempuh dengan mempertimbangkan antisipasi ketersediaan pangan. Namun dia ogah menyebut suplai beras Sulsel saat ini menurun.
"Karena untuk antisipasi ketersediaan pangan di masyarakat juga dalam rangka pengendalian harga. Karena harga beras inikan naik terus. Kita tahulah hukum ekonominya, kalau harga naik terus ada masalah dengan suplai. Saya tidak bilang suplai turun, ya," beber Imron.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Imron menambahkan impor 70.000 ton beras akan didatangkan secara bertahap. Dari total itu, ada 40.000 ton di antaranya yang didatangkan dari Thailand, sementara sisanya belum diketahui.
"Tapi yang sudah jelas itu 40.000 dari Thailand, nanti di awal November atau minggu kedua November itu datang secara bertahap. Mungkin datang pertama 12.500," sebut Imron.
Menurutnya, rencana impor ini sedianya sudah disampaikan kembali ke Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin pascakepempinan ASS. Bahtiar menambahkan rencana ini sedianya sudah lama dibahas di tiap rapat bersama Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID).
"Saya sudah lapor ke Pj (Gubernur Sulsel), bilang sudah ada kepastian ini (terkait impor beras), apa saya harus bikin surat lagi atau pemberitahuan aja, (tetapi) katanya (Pj Gubernur) pemberitahuan aja," jelasnya.
Sulsel Cetak Sejarah Impor Beras
Diketahui Dirut Perum Bulog Buwas mengaku impor 70.000 ton beras masuk ke Sulsel. Padahal selama ini Sulsel termasuk barometer lumbung padi nasional.
"Artinya yang dulu Sulawesi Selatan tidak pernah, hari ini sejarah bahwa kemasukan beras impor," kata Buwas dilansir dari detikFinance, Rabu (18/10).
Menurut Buwas, kini tersisa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tidak melakukan impor beras. Dia lantas menyinggung soal harga diri di balik kebijakan impor beras.
"Ini tinggal harga diri kita nih kalau sampai NTB kemasukan beras impor kita mau bangganya dari mana ini," jelasnya.
Sementara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengaku impor beras merupakan kebijakan nasional. Bahtiar berdalih impor beras hampir terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia.
"Kebijakan nasionalnya, karena Indonesia ini kan bukan cuma Sulawesi Selatan. Kebijakan nasional itu memang, di Pulau Jawa mungkin ada kekurangan atau di tempat tertentu, sehingga ada kebijakan nasional," ujar Bahtiar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (19/10).
Bahtiar mengklaim beras di Sulsel justru dalam kondisi surplus. Sulsel disebut masih bisa panen di tengah musim kemarau.
"Kita di Sulawesi Selatan yang surplus. Misalnya beras kita untuk daerah lainnya, orang lagi El Nino kita malah panen. Jadi kita surplus untuk beras," imbuhnya.
