Banting Tulang Bahtiar Cegah Pemprov Sulsel Bangkrut Imbas Defisit Rp 1,5 T

Foto: Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. (Dok. Istimewa/Humas Pemprov Sulsel)

Makassar -

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin harus bekerja keras menuntaskan defisit anggaran Rp 1,5 triliun pascakepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Bahtiar pun akan melakukan penghematan dengan menekan anggaran belanja tiap OPD Pemprov Sulsel hingga akhir tahun ini.

Diketahui, Bahtiar awalnya mengungkapkan kondisi keuangan tersebut saat rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda pengantar nota keuangan dan RAPBD tahun 2024, Rabu (11/10). Bahtiar terang-terangan menyebut Sulsel di tengah kebangkrutan karena hal itu.

"Hari ini saya harus terbuka ke semua yang terhormat semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada, kita defisit Rp 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut," kata Bahtiar dalam pidatonya di hadapan anggota DPRD Sulsel.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahtiar mengaku tidak menyangka kondisi ini terjadi di awal kepemimpinannya. Dia menganalogikan Pemprov Sulsel sebagai kapal yang sudah lama tenggelam sebelum dinakhodai oleh dirinya.

"Saya ini pemimpin nakhoda, kapal Sulsel sudah tenggelam. Pilihannya dua, siap-siap untuk tenggelam atau saya ambil upaya penyelamatan," ucapnya.

Bahtiar Batasi Belanja Sampai Akhir Tahun

Bahtiar menegaskan upaya untuk mengatasi defisit karena adanya utang yang menumpuk itu dengan menekan belanja OPD Pemprov Sulsel. OPD tidak boleh mengeluarkan anggaran sembarangan.

"Maka cara penyelamatannya, ya, rem mendadak. Teman-teman mulai hari ini tidak ada pengeluaran sembarangan. Saya catat semua, saya cek semua uang yang masuk, cek uang keluar," jelas Bahtiar di Rujab Gubernur Sulsel, Kamis malam (12/10).

Bahtiar menekankan OPD hanya boleh mengeluarkan anggaran untuk program prioritas, utamanya untuk kegiatan yang sifatnya kebutuhan dasar masyarakat. Namun dia menjamin gaji ASN tetap akan dibayarkan.

"Ya sudah ada aturannya. Misalnya, pendidikan yang sudah ditentukan, kesehatan, pelayanan publik, gajinya pegawai tidak mungkin tidak dibayar," imbuhnya.

"Yang penting kasih keluar gaji, telepon, listrik, yang lain-lain itu yang sudah yang wajib termasuk apapun yang wajib dari pusat, keluarkan semua ini. Yang lain tunda saja dulu," tutur Bahtiar.

Bahtiar mengatakan utang Pemprov Sulsel yang memicu defisit anggaran akan dibayar secara bertahap. Dia lantas berceletuk jika utang dibayar tuntas tahun ini, maka aktivitas pemerintahan berpotensi terganggu alias kantor Gubernur Sulsel bisa tutup.

"Saya masih punya utang lagi yang menyeberang di tahun depan, karena kalau saya bayar semua sekarang tutup kantor gubernur," terang Bahtiar.

Dia berharap ASN di tiap OPD Pemprov Sulsel memahami kondisi ini. Kebijakan tersebut diambil untuk menyelesaikan utang agar tahun depan tidak menumpuk dan defisit bisa ditekan.

"Jadi ini urusan internal kami sebenarnya di pemerintahan. Jadi kami sedang berhemat belanja demi menyelesaikan utang-utang yang ada sama pemerintah daerah," ucapnya.

Bahtiar berkomitmen menyelesaikan bengkalai yang ditinggalkan pemimpin Sulsel sebelum dirinya. Dia tidak ingin kejadian ini terulang di masa yang akan datang.

"Tanggung jawab ini harus dilakukan karena saya tidak bisa bilang bahwa ini bukan kerjaan saya. Pemerintah ini adalah satu rangkaian keberlanjutan," tegas Bahtiar.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Pengelolaan APBD Tak Transparan

Fraksi NasDem DPRD Sulsel mengungkap pemicu APBD Pemprov Sulsel mengalami defisit mencapai Rp 1,5 triliun. Salah satunya lantaran pengelolaan APBD di era Andi Sudirman Sulaiman (ASS) kerap tidak melibatkan DPRD Sulsel.

"Jujur saja di dewan tidak pernah disampaikan secara transparan dan terbuka berapa sebenarnya utang. Itu dieksekusi Pak Gub (era ASS) lewat parsial 1 dan seterusnya, kita tidak tahu, nanti sudah parsial baru kita dikasih tahu," ungkap Ady saat dikonfirmasi, Kamis (12/10).

Namun Ady Ansar menyadari kondisi ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pihak Pemprov Sulsel. Dia menilai DPRD Sulsel juga tidak cermat dalam melakukan pengawasan.

"Defisit terjadi, tidak bisa juga disalahkan sepenuhnya eksekutif karena ternyata kita di DPRD tidak cermat. Eksekutif mengajukan asumsi yang berlebih, seharusnya kita di DPRD yang koreksi," paparnya.

Menurutnya, defisit terjadi dari akumulasi pengelolaan APBD selama beberapa tahun. Penyebabnya mulai dari pendapatan yang tidak tercapai, belanja tinggi, dan adanya utang dana bagi hasil (DHB) yang harus dibayarkan ke kabupaten/kota di Sulsel.

"Ini kan akumulasi secara bertahun-tahun. Terutama penyebab defisit kita terbesar bukan hanya di belanja sebenarnya. Tetapi ada tiga sisi, pertama pendapatan yang tidak tercapai, kemudian yang kedua belanja terlalu tinggi estimasinya, dan yang ketiga kita ada kewajiban kepada kabupaten dalam bentuk dana bagi hasil," imbuh Ady.

Protes Narasi Sulsel Bangkrut

Sementara Fraksi Demokrat DPRD Sulsel menolak penggunaan narasi Pj Gubernur Bahtiar yang menyebut Sulsel dalam kebangkrutan imbas defisit anggaran Rp 1,5 triliun. Diksi itu dianggap terlalu berlebihan.

"Kami tidak setuju dengan itu karena bangkrut itu mengistilahkan tidak ada lagi sumber daya kita untuk bisa menjalankan program," ujar Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis.

Januar menganggap situasi yang dialami Pemprov Sulsel saat ini lebih tepat disebut karena ada kekeliruan dalam pengelolaan kas daerah. Kondisi itu terjadi karena porsi belanja yang lebih besar daripada ketersediaan anggaran.

"Mungkin diksinya yang tepat adalah kekeliruan dalam pengelolaan arus kas, kita lebih besar porsi belanja dari pada ketersediaan fiskal kita. Itu yang terjadi, jadi istilah bangkrut itu bagi Fraksi Demokrat tidak setuju," tegasnya.

Dia berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel segera mencari jalan keluar atas masalah defisit ini. Januar yakin persoalan ini bisa diatasi.

"Saya kira Banggar dan TAPD akan mencari jalan keluar untuk ini," tandasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya

Simak Video "Video Sri Mulyani Umumkan Defisit APBN Rp 401,8 T per November 2024"
[Gambas:Video 20detik]