.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin geram mendapati defisit anggaran Rp 1,5 triliun tahun 2023 pascakepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Bahtiar menyebut Sulsel dalam kebangkrutan gegara memiliki banyak utang.
Bahtiar blak-blakan mengungkapkan kondisi keuangan Pemprov Sulsel di hadapan anggota DPRD Sulsel, Rabu (11/10). Saat itu Bahtiar tengah berpidato dalam rapat paripurna dengan agenda pengantar nota keuangan dan RAPBD 2024
"Hari ini saya harus terbuka ke semua yang terhormat semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada, kita defisit Rp 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut," kata Bahtiar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahtiar mengaku tidak menyangka kondisi ini terjadi di awal kepemimpinannya. Dia menganalogikan Pemprov Sulsel sebagai kapal yang sudah lama tenggelam sebelum dinakhodai oleh dirinya.
"Saya ini pemimpin nakhoda, kapal Sulsel sudah tenggelam. Pilihannya dua, siap-siap untuk tenggelam atau saya ambil upaya penyelamatan," jelasnya.
Dia lantas menyinggung harga diri sebagai orang Bugis Makassar. Bahtiar menegaskan akan menuntaskan permasalahan yang diwariskan dari masa kepemimpinan sebelumnya.
"Sebagai orang Bugis Makassar ketika saya mengambil tanggungjawab saya tidak akan lari dari tanggung jawab maka saya akan ambil upaya penyelamatan," tambah Bahtiar.
Bahtiar mengungkapkan defisit Rp 1,5 triliun terjadi karena ada perencanaan pengelolaan keuangan yang keliru. Bahkan, situasi ini dikatakan sudah lama terjadi.
"Berarti perencanaan keliru bertahun-tahun kan. Program lama itu perencanaan di langit uangnya tidak ada," ungkapnya.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri menambahkan pengeluaran Sulsel lebih besar dari pendapatan. Anggaran belanja daerah dipaksakan dikeluarga.
"Jadi defisit itu artinya tidak sesuai apa yang diomongin. Misalnya tulis APBD Rp 10,1 (triliun) yah defisit Rp 1,5 artinya aslinya uangmu hanya Rp 8,5 T kan itu berarti 1,5 tidak ada duitnya," urai Bahtiar.
Bahtiar lantas menyinggung penyebab anggaran tidak ada lantaran Pemprov Sulsel mengklaim utang sebagai pendapatan di ABPD. Utang tersebut yakni dana bagi hasil (DBH) Rp 850 miliar yang harus dibayarkan ke kabupaten dan kota.
"Kenapa tidak ada duitnya? Satu, uangnya orang (daerah) yang kau (provinsi) klaim jadi duitmu, Rp 850 miliar DBH kabupaten/kota, kan begitu. Kemudian ada utang dari tahun lalu sudah audit BPK, ini harus diluruskan," jelasnya.
Dia mencontohkan dalam APBD dituliskan ada pendapatan Rp 500 miliar. Di satu sisi OPD lalu membuat program yang bersumber dari dana itu.
"Misalnya ditulis akan ada pendapatan Rp 500 miliar diubah jadi program di PU atau Dinas Pendidikan kan nanti buat lelang, kegiatan segala macam, ini jelas-jelas yang tidak ada uangnya yang bayar siapa," tambah Bahtiar.
Bahtiar pun menyebut program kegiatan yang sudah direncanakan terancam terganggu lantaran defisit dan utang tersebut. Menurutnya, anggaran bisa saja disetop dibelanjakan karena kondisi tersebut.
"Maka caranya menyelamatkan kabupaten ini, hentikan semua program. Anak-anak (OPD Pemprov) tidak usah belanja lagi, kenapa kita mau belanja (sementara) masih ada utang," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
