Banting Tulang Bahtiar Cegah Pemprov Sulsel Bangkrut Imbas Defisit Rp 1,5 T

Pengelolaan APBD Tak Transparan

Fraksi NasDem DPRD Sulsel mengungkap pemicu APBD Pemprov Sulsel mengalami defisit mencapai Rp 1,5 triliun. Salah satunya lantaran pengelolaan APBD di era Andi Sudirman Sulaiman (ASS) kerap tidak melibatkan DPRD Sulsel.

"Jujur saja di dewan tidak pernah disampaikan secara transparan dan terbuka berapa sebenarnya utang. Itu dieksekusi Pak Gub (era ASS) lewat parsial 1 dan seterusnya, kita tidak tahu, nanti sudah parsial baru kita dikasih tahu," ungkap Ady saat dikonfirmasi, Kamis (12/10).

Namun Ady Ansar menyadari kondisi ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pihak Pemprov Sulsel. Dia menilai DPRD Sulsel juga tidak cermat dalam melakukan pengawasan.

"Defisit terjadi, tidak bisa juga disalahkan sepenuhnya eksekutif karena ternyata kita di DPRD tidak cermat. Eksekutif mengajukan asumsi yang berlebih, seharusnya kita di DPRD yang koreksi," paparnya.

Menurutnya, defisit terjadi dari akumulasi pengelolaan APBD selama beberapa tahun. Penyebabnya mulai dari pendapatan yang tidak tercapai, belanja tinggi, dan adanya utang dana bagi hasil (DHB) yang harus dibayarkan ke kabupaten/kota di Sulsel.

"Ini kan akumulasi secara bertahun-tahun. Terutama penyebab defisit kita terbesar bukan hanya di belanja sebenarnya. Tetapi ada tiga sisi, pertama pendapatan yang tidak tercapai, kemudian yang kedua belanja terlalu tinggi estimasinya, dan yang ketiga kita ada kewajiban kepada kabupaten dalam bentuk dana bagi hasil," imbuh Ady.

Protes Narasi Sulsel Bangkrut

Sementara Fraksi Demokrat DPRD Sulsel menolak penggunaan narasi Pj Gubernur Bahtiar yang menyebut Sulsel dalam kebangkrutan imbas defisit anggaran Rp 1,5 triliun. Diksi itu dianggap terlalu berlebihan.

"Kami tidak setuju dengan itu karena bangkrut itu mengistilahkan tidak ada lagi sumber daya kita untuk bisa menjalankan program," ujar Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis.

Januar menganggap situasi yang dialami Pemprov Sulsel saat ini lebih tepat disebut karena ada kekeliruan dalam pengelolaan kas daerah. Kondisi itu terjadi karena porsi belanja yang lebih besar daripada ketersediaan anggaran.

"Mungkin diksinya yang tepat adalah kekeliruan dalam pengelolaan arus kas, kita lebih besar porsi belanja dari pada ketersediaan fiskal kita. Itu yang terjadi, jadi istilah bangkrut itu bagi Fraksi Demokrat tidak setuju," tegasnya.

Dia berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel segera mencari jalan keluar atas masalah defisit ini. Januar yakin persoalan ini bisa diatasi.

"Saya kira Banggar dan TAPD akan mencari jalan keluar untuk ini," tandasnya.