.webp)
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menolak kebijakan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin terkait penggunaan dana desa untuk program budidaya pisang. Mereka menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah beras bukan pisang.
Apdesi Bone menyampaikan pernyataan sikap sekaligus penolakan atas kebijakan Pj Gubernur Sulsel itu di DPRD Bone pada Kamis (12/10). Ketua Apdesi Bone Andi Rasdi Sumange meminta Bahtiar meninjau ulang kebijakan tersebut.
"Kami butuh beras, bukan pisang. Kami meminta agar surat edaran itu ditinjau ulang," ujar Andi Rasdi Sumange kepada wartawan, Kamis (12/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada forum tersebut, Rasdi menegaskan bahwa pihaknya menolak edaran Bahtiar untuk menyisihkan APBDesa sebesar 40 persen. Menurutnya jumlah itu terlalu besar jika hanya untuk budidaya pisang.
"Kami sepakat untuk menolak edaran gubernur untuk 40 persen dana desa untuk menanam pisang," tegasnya.
Selain itu, dia menyebut dana desa yang ada telah diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga dengan adanya edaran tersebut, Rasdi mengaku khawatir rencana itu malah tidak terealisasi.
"Kita ini sudah menyusun anggaran RPJMDes, dan disepakati melalui musyawarah untuk perbaikan jalanan, pembuatan embun, dan sumur bor. Ternyata dengan adanya edaran Pj gubernur 40 persen menjadi hambatan. Padahal yang kita butuhkan ini adalah jalan," paparnya.
Selanjutnya, Kepala Desa Mappesangka ini juga merasa was-was kalau 40 persen dari total pagu APBDesa dimasukkan ke dalam peraturan kementerian. Sehingga dia pun akan menyampaikan aspirasinya itu ke Kementerian Desa.
"Kami secepatnya menyampaikan hal ini, karena bulan 11 nanti akan terbit Peraturan Menteri Desa. Takutnya penggunaan dana desa sudah masuk itu yang 40 persen untuk pisang," tuturnya.
Dia juga menyinggung soal ketersediaan lahan untuk budidaya pisang tersebut. Rasdi mengaku desanya tak memiliki lahan sebesar yang diperkirakan.
"Khusus desa saya (Desa Mappesangka), kalau 40 persen itu sekitar Rp 400 juta. Saya mau tanam pisang di mana, kami tidak punya hamparan sebegitu banyak," jelasnya.
Menurutnya, pisang merupakan komoditas yang tidak pernah langka di Bone. Sehingga dia khawatir jika 40 persen dana desa yang digunakan untuk budidaya pisang justru tidak bernilai ekonomi bagi masyarakat.
"Di Bone itu tidak pernah krisis pisang, karena sudah menjadi budaya kita untuk menanam pisang. Kebutuhan pisang di Bone sudah jauh lebih dari cukup, kalau mau dijual tidak ada pasarannya," bebernya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Tanggapan Legislator DPRD Bone
Terpisah, anggota Komisi I DPRD Bone Ade Ferry Afrizal berharap aspirasi warga dapat diakomodir oleh Bahtiar. Dia menyebut akan menyampaikan langsung terkait aspirasi Apdesi Bone itu.
"Kami akan sampaikan aspirasi dari para kepala desa tadi. Kami sebagai penerima aspirasi punya tanggungjawab untuk menyampaikan ini ke Pj Gubernur secara langsung, insyaallah secepatnya kita sampaikan, kalau sudah ada persetujuan dari pimpinan," kata Ferry.
Dia menuturkan bahwa kepala desa dan warga mengancam untuk menuntut agar Bahtiar dicopot dari jabatan. Hal ini dilakukan apabila aspirasi warga tersebut tidak dihiraukan.
"Intinya menolak isi surat edaran Pj Gubernur, dan ketika tidak di review atau dicabut para kepala desa menuntut Pj Gubernur dicopot dari posisinya," tutupnya.
PJ Gubernur Sulsel Target Tanam 1 M Pisang
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar mendorong gerakan budidaya pisang. Bahtiar menargetkan 500 hektare lahan yang bisa dikelola untuk menghasilkan satu miliar pohon pisang.
Bahtiar mengatakan program ini bagian dari upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Di satu sisi, kebijakan ini diklaim bisa memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan.
"Pengembangan budidaya pisang seluas 500 ribu hektar. Jika per hektar minimal 2.000 ribu pohon, maka akan ada satu miliar pohon pisang di Sulsel," ujar Bahtiar dalam keterangannya, Sabtu (30/9).
Menurutnya, jika program budidaya pisang ini berhasil, Sulsel akan menyaingi Davao, Thailand yang memiliki 450 hektare tanaman pisang. Bahtiar menuturkan Sulsel memiliki potensi lahan yang tidak produktif untuk ditanami pohon pisang.
"Sulsel bahkan punya potensi dua juta hektare lahan tidak produktif yang bisa ditanami. Satu tahun ke depan, hingga 2024 mendatang, minimal kita budidaya pisang di 100 ribu hektare lahan," tuturnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya...
2.266 Desa di Sulsel Diminta Terlibat
Usulan penggunaan dana desa untuk budidaya pisang sudah diwacanakan Bahtiar dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Sinjai, Sabtu (7/10). Dia menyebut ada 2.266 desa di Sulsel yang bisa terlibat menyukseskan program tersebut.
"Ada uang dari APBN itu melalui dana desa, bisa minimal Rp1 miliar satu desa. Bayangkan saja 2.266 (jumlah desa) di Sulsel," ungkap Bahtiar dalam keterangannya, Sabtu (7/10).
Bahtiar lantas mengkalkulasikan anggaran program tersebut bisa mencapai Rp 900 miliar. Menurutnya anggaran ini bisa mensukseskan program ketahanan pangan.
"Nah kalau 2.266 desa saya gunakan 40 persen saja Rp 400 juta per desa, kali 2.266 desa, maka ada Rp 900 miliar lebih. Ini kalau saya pakai untuk tanam pisang atau saya pakai untuk bikin rumpon di daerah pesisir luar biasa," jelasnya.
