Apdesi Bone Tolak Usulan Pj Gubernur Sulsel Pakai Dana Desa Tanam Pisang

Apdesi Bone Tolak Usulan Pj Gubernur Sulsel Pakai Dana Desa Tanam Pisang

Agung Pramono - detikSulsel
Kamis, 12 Okt 2023 16:04 WIB
Apdesi Bone saat datang menyampaikan aspirasi di DPRD Bone. (Agung Pramono/detikSulsel)
Apdesi Bone saat datang menyampaikan aspirasi di DPRD Bone. Foto: (Agung Pramono/detikSulsel)
Bone -

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bone menolak kebijakan Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) soal penggunaan dana desa untuk program budidaya pisang. Mereka meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang lantaran bukan termasuk prioritas di daerah mereka.

Aspirasi Apdesi itu disampaikan langsung ke DPRD Kabupaten Bone, Kamis (12/10). Mereka diterima langsung oleh anggota Komisi I DPRD Bone Ade Ferry Afrizal.

"Kami butuh beras, bukan pisang. Kami meminta agar surat edaran itu ditinjau ulang," ujar Ketua Apdesi Bone Andi Rasdi Sumange kepada wartawan, Kamis (12/10/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, kebijakan Pj Gubernur Sulsel itu tertuang dalam surat Edaran dengan nomor: 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Salah satu poin dalam edaran tersebut, pemerintah desa diminta mengalokasikan APBDesa sebesar 40% dari pagu anggaran dana desa dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

"Kami sepakat untuk menolak edaran gubernur untuk 40 persen dana desa untuk menanam pisang," tegasnya.

ADVERTISEMENT

Rasdi mengatakan sejumlah pemerintah desa sudah mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Anggaran dana desa itu diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita ini sudah menyusun anggaran RPJMDes, dan disepakati melalui musyawarah untuk perbaikan jalanan, pembuatan embun, dan sumur bor. Ternyata dengan adanya edaran pj gubernur 40% menjadi hambatan. Padahal yang kita butuhkan ini adalah jalan," tuturnya.

Kepala Desa Mappesangka ini mengaku khawatir jangan sampai edaran tersebut mengganggu anggaran yang sudah dialokasikan sebelumnya. Apalagi nilai anggaran yang diusulkan untuk budidaya pisang cukup besar hingga 40%.

"Kami secepatnya menyampaikan hal ini, karena bulan 11 nanti akan terbit Peraturan Menteri Desa. Takutnya penggunaan dana desa sudah masuk itu yang 40 persen untuk pisang," sebutnya.

Rasdi juga menyinggung soal ketersediaan lahan untuk budidaya pisang. Dia mengaku bingung menyiapkan lahan untuk program tersebut.

"Khusus desa saya (Desa Mappesangka), kalau 40 persen itu sekitar Rp 400 juta. Saya mau tanam pisang di mana, kami tidak punya hamparan sebegitu banyak," sambung Rasdi.

Dia juga mengaku heran atas rencana program tersebut. Pasalnya khusus di Bone, dia menganggap komoditas pisang sudah banyak dan tidak punya nilai ekonomi yang tinggi untuk dijual di pasaran.

"Di Bone itu tidak pernah krisis pisang, karena sudah menjadi budaya kita untuk menanam pisang. Kebutuhan pisang di Bone sudah jauh lebih dari cukup, kalau mau dijual tidak ada pasarannya," jelas Rasdi.

Sementara anggota Komisi I DPRD Bone Ade Ferry Afrizal mengaku akan menyampaikan langsung aspirasi para kepala desa. Pihaknya berharap aspirasi warga desa bisa diakomodir.

"Kami akan sampaikan aspirasi dari para kepala desa tadi. Kami sebagai penerima aspirasi punya tanggungjawab untuk menyampaikan ini ke Pj Gubernur secara langsung, insyaallah secepatnya kita sampaikan, kalau sudah ada persetujuan dari pimpinan," ucapnya.

Ferry menambahkan, aspirasi para kepala desa terkait pengalokasian 40 persen anggaran dana desa untuk ketahanan pangan dengan menanam pisang. Para kepala desa menolak edaran tersebut dan meminta Pj Gubernur dicopot dari jabatannya.

"Intinya menolak isi surat edaran Pj Gubernur, dan ketika tidak di review atau dicabut para kepala desa menuntut Pj Gubernur dicopot dari posisinya," jelasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengusulkan pemanfaatan 40 persen dana desa untuk budidaya pisang. Selain itu, juga termasuk pembuatan rumah ikan alias rumpon.

"Ada uang dari APBN itu melalui dana desa, bisa minimal Rp1 miliar satu desa. Bayangkan saja 2.266 (jumlah desa) di Sulsel," ungkap Bahtiar saat kunjungan kerja di Kabupaten Sinjai, Sabtu (7/10).

Bahtiar lantas mengkalkulasikan anggaran program tersebut bisa mencapai Rp 900 miliar. Menurutnya anggaran ini bisa menyukseskan program ketahanan pangan.

"Nah kalau 2.266 desa saya gunakan 40 persen saja Rp 400 juta per desa, kali 2.266 desa, maka ada Rp 900 miliar lebih. Ini kalau saya pakai untuk tanam pisang atau saya pakai untuk bikin rumpon di daerah pesisir luar biasa," jelasnya.




(sar/asm)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads