Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menitipkan banyak pekerjaan rumah (PR) untuk Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel yang menggantikannya kelak. Salah satunya mengawal pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Oh, banyak sekali PR dilimpahkan. Nantilah itu akan ada buku catatannya yang harus menjadi PR yang harus apa, yang how to do," tutur Andi Sudirman di Rujab Gubernur Sulsel, Minggu (6/8/2023).
Andi Sudirman menuturkan Pj Gubernur Sulsel ke depan harus mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Dia ingin agar pesta demokrasi Pilpres di Sulsel berjalan dengan aman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Paling penting adalah mengawal pilpres yang paling dekat dihadapi itu aja," tegasnya.
Di sisi lain lanjut Andi Sudirman, Pj Gubernur Sulsel harus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan di masa transisi kepemimpinan. Pertumbuhan ekonomi juga harus menjadi atensi.
"Bagaimana keberlangsungan pelayanan publik itu yang pertama. Bagaimana kedua mengawal sistem pemerintahan bisa tetap stabil dalam rangka pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi," tuturnya.
"Bagaimana terkait masalah isu stunting, banyak sekali isu-isu termasuk pada apa namanya menghadapi pilpres yang lebih sejuk yah," tambah Andi Sudirman.
Andi Sudirman pun tidak berkomentar lebih jauh soal sosok dan kriteria penggantinya ke depan. Penentuan calon Pj Gubernur Sulsel dikatakan menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
"Saya tidak bisa menyebut sesuatu apa pun karena itu adalah kewenangan dari bapak presiden. Tentu bapak presiden dia lebih paham yang mana jadi kebutuhan Sulawi Selatan yang bisa kemudian mengawal Sulsel ini dalam masa proses peralihan transisi," jelasnya.
Diketahui, DPRD Sulsel mengumumkan pemberhentian Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel dalam rapat paripurna Jumat (5/8). Andi Sudirman akan resmi mengakhiri masa jabatannya pada 5 September mendatang.
Sebelumnya DPRD Sulsel juga menyoroti kondisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Andi Sudirman yang tidak baik-baik saja. Pj Gubernur Sulsel pun dinanti dengan tugas yang berat ke depan.
"Kita mau mengingatkan siapa pun yang mau jadi Pj Gubernur. Bahwa Anda sedang menghadapi pemerintahan yang sedang tidak baik-baik saja-saja," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah kepada wartawan, Jumat malam (5/8).
Ulla menjelaskan kondisi yang tidak baik-baik saja itu terjadi lantaran Sulsel dibayang-bayangi utang yang besar. Saat ini, utang yang belum dibayar Pemprov Sulsel sejak tahun 2022 mencapai Rp 1,2 triliun.
"Tahun ini kita memperoleh limpahan utang dari tahun 2022 sebesar Rp 1,2 triliun, itulah jumlah utang yang paling besar selama pemerintahan ini ada. Pernah terjadi cukup besar karena COVID, itu hanya Rp 600 miliar. Sekarang ini kita menghadapi Rp 1,2 triliun," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Kandidat Pj Gubernur Sulsel
Diketahui, sejumlah fraksi dengan suara dominan di DPRD Sulsel sudah mengantongi nama-nama figur calon Pj Gubernur. Namun fraksi belum memutuskan satu nama yang akan diusulkan ke pimpinan DPRD Sulsel.
Fraksi tersebut di antaranya Golkar dengan 13 kursi, NasDem 12 kursi, Gerindra 11 kursi, Demokrat 10 kursi, dan PKS 8 kursi.
Adapun 5 figur yang namanya mencuat yakni Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras. Kemudian Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan RB Jufri Rahman.
Selanjutnya ada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Ada juga Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkominfo Aswanto. Lalu Inspektur Utama Setjen DPR RI Komjen Nana Sudjana.
Simak Video "Video ASS Ingin Tambah RS Regional di Sulsel, Azhar Usul Smart Health"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/ata)