.webp)
Siswa utusan SMA Negeri 1 Unaaha Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) Doni Amansa diganti dari daftar Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional perwakilan Sultra. Doni diganti oleh siswa lain yang disebut-sebut sebagai anak perwira polisi di Sultra.
Pengganti Doni ialah Wiradinata Setya Persada, utusan SMA Negeri 1 Baubau yang awalnya disebut cadangan. Sebelumnya, Doni disebut menjadi perwakilan Sultra di tim inti Paskibraka Nasional bersama Nadira Syalvallah, utusan SMA Negeri 2 Baubau. Sementara satu lagi menjadi cadangan yakni Aini Nur Fitriani, utusan SMA Negeri 1 Baubau.
Kasus ini mencuat setelah ibu Doni, Samsuani curhat di media sosial hingga akhirnya viral. Sontak hal ini menuai respons dari berbagai pihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirangkum detikcom, Rabu (19/7/2023), berikut 7 hal yang terungkap dari kasus siswa di Sultra lulus Paskibraka Nasional tiba-tiba diganti.
1. Curhatan Ibu Siswa Diganti dari Paskibraka Nasional
Samsuani mengatakan anaknya sempat diumumkan sebagai perwakilan inti dari Sultra untuk Paskibraka Nasional. Saat itu Doni dan Nadira disebut sebagai perwakilan inti Paskibraka Nasional, sementara Wira dan Aini sebagai cadangan.
"Malam itu dinyatakan perwakilan Sultra ke Paskibraka Nasional yakni Doni dan Nadira," kata Samsuani saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (15/7).
Setelah berselang beberapa waktu, Samsuani mendapat kabar jika posisi anaknya sebagai pasukan inti diganti. Siswa yang sebelumnya diumumkan sebagai cadangan justru tiba-tiba menjadi pasukan inti.
"Kita buka berita ternyata sudah Wira yang mau berangkat (ke Jakarta), ternyata Doni mereka simpan jadi cadangan," keluh Samsuani.
Samsuani menyebut anaknya sempat diminta mengikuti pembekalan sebelum akhirnya diganti. Namun dalam pembekalan itu ia mengungkapkan ada seleksi lagi yang harus diikuti oleh anaknya.
"Waktu pembekalan saya lepas anakku dengan bismillah, tapi ternyata muncul lagi seleksi. Saya ndak tahu seleksi apa itu," ujar dia.
2. Kesbangpol Konawe Heran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Konawe mengaku heran nama siswa utusan Konawe itu diganti. Sebab, Kesbangpol Konawe sebelumnya telah mendengarkan langsung pengumuman siswa yang menjadi Paskibraka Nasional itu.
Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Konawe Tini Untung menceritakan proses seleksi yang dimulai pada Mei 2023 itu. Saat itu Konawe diminta mengirim 4 orang perwakilan untuk mengikuti seleksi.
"Hasilnya keluar 4 yang terbaik di Konawe, lalu mereka seleksi ke provinsi. Prosesnya berjalan mulai dari registrasi pendaftaran, parade, sampai terakhir pantohir," kata Tini yang juga pendamping siswa kepada detikcom, Sabtu (15/7).
Panitia tingkat provinsi kemudian mengeluarkan 4 nama terbaik setelah melalui serangkaian proses. Nama-nama siswa yang lolos 4 terbaik itu kemudian dibuatkan upacara pengumuman pada Rabu (17/5) sekitar pukul 22.00 Wita.
Saat hasil dibacakan, sejumlah pendamping turut hadir. Tini pun mengaku mendengar tim seleksi menyampaikan 4 siswa dan siswi terbaik yang dibagi dalam tim inti dan tim cadangan Paskibraka Nasional.
"Disampaikan 4 terbaik di upacara penutupan itu, hadir pendamping kabupaten semua. Dibacakanlah inti dan cadangan, pendengaran saya seperti itu," ungkapnya.
"Mungkin saya salah, tapi itu pendapat saya sendiri, tapi di situ semua orang dengar. Menyebut nama Doni dan Nadira sebagai inti dan menyebut nama Wira dan Aini sebagai cadangan," imbuhnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
3. Kesbangpol Sultra Klaim Tak Ada Penggantian Tiba-tiba
Kesbagpol Sultra turut merespons kasus tersebut. Namun Kesbangpol Sultra mengklaim tidak ada peserta yang tiba-tiba diganti usai dinyatakan lolos tim inti Paskibraka Nasional.
"Tidak ada (mengganti). Proses seleksi ini dilakukan panitia seleksi (pansel) sudah sesuai mekanisme dan transparan," kata Kepala Kesbangpol Sultra Harmin Ramba kepada detikcom, Sabtu (15/7).
Menurut Hermin, proses seleksi Paskibraka Nasional berbasis online dan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Hermin pun menegaskan bahwa tidak ada kecurangan selama proses seleksi berlangsung.
"Seleksinya menggunakan sistem online dan kalau nilai rendah langsung merah. Dari 52 nama itu luluslah 4 terbaik dan diumumkan, tapi tidak ada perangkingan (saat diumumkan)," terang Harmin.
Harmin mengatakan belum ada perangkingan saat pengumuman karena surat keputusan gubernur Sultra terkait penetapan 2 pelajar terbaik dan akan mewakilkan Sultra belum dikeluarkan. Panitia pun menunggu SK dari Gubernur Sultra Ali Mazi.
Harmin lantas menilai keluarga Doni dan pendampingnya dari Kabupaten Konawe salah persepsi saat pengumuman 4 besar terbaik. Saat itu ia mengaku mengumumkan nama sesuai abjad, bukan nilai.
"Yang dipersepsikan pendamping Konawe Doni disebut pertama sudah dia nomor 1, itu tidak. Kita umumkan berdasarkan abjad. Itu sudah disampaikan bahwa di antara 4 ini akan diterima 2 terbaik. Disampaikan waktu itu tidak ada rangking 1 dan 2, inti atau cadangan. Tidak ada (sampaikan inti dan cadangan), itu fitnah (dituduh sampaikan inti dan cadangan)," lanjutnya.
"Saya minta maaf, sampai depan presiden pun saya akan tanggungjawab, karena tidak ada permainan. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada permainan. Saya jamin tidak ada permainan," tegasnya.
4. Pengganti Doni Anak Perwira Polisi
Belakangan terungkap pengganti Doni yakni Wiradinata Setya Persada merupakan anak perwira polisi di Sultra. Harmin pun membenarkan terkait informasi itu.
"Saya taunya (pengganti Doni) itu dia anaknya perwira (polisi) di medsos," ungkap Harmin.
Kendati demikian, Harmin memastikan tidak mengetahui identitas keluarga dari Wiradinata sejak awal tes sampai pengumuman. Ia mengaku hanya menjalankan tugas sebagai panitia pelaksana untuk melakukan proses seleksi.
"Sampai sekarang juga saya ndak tahu nama bapaknya itu anak, saya tidak pernah ketemu, nanti berkembang baru saya tahunya di medsos anak polisi (perwira)," ujarnya.
Harmin menegaskan panitia seleksi yang merupakan anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah bekerja maksimal dan independen. Ia juga mengaku tak bisa melakukan intervensi dalam proses seleksi.
"Semua panitia independen dan itu disampaikan (hasilnya). Saya saja sebagai sekretaris pelaksana tidak bisa melakukan intervensi ke pansel, karena dilindungi Undang-undang dan saya juga tidak berani," imbuhnya.
"Mereka itu pansel independen orang luar bukan orang Kesbangpol, mereka sudah punya pengalaman pansel, orang teruji bukan pansel baru," tambahnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
5. Doni Ikhlas Jadi Paskibraka Provinsi
Doni Amansa yang batal menjadi Paskibraka Nasional karena diganti anak perwira polisi mengaku sudah ikhlas. Doni pun menerima menjadi anggota Paskibraka Provinsi Sultra.
"Iya dia sudah legawa (terima) masuk di provinsi," ujar ibu Doni, Samsuani kepada detikcom, Senin (17/7).
Setelah pengganti anaknya dan satu rekannya berangkat ke Jakarta, kata dia, anaknya otomatis masuk anggota Paskibraka Provinsi. Namun sampai saat ini belum ada pemanggilan secara resmi.
"Belum ada pemanggilan (di provinsi). Jadi masuk di provinsi, kan kasihan intinya sudah berangkat yang cadangannya tertinggal," ujarnya.
Dia menambahkan kondisi anaknya sudah jauh lebih baik usai namanya diganti sebagai anggota Paskibraka Nasional. Meski Doni masih sering menyendiri di kamar.
"Kalau dia ingat lagi dia menyendiri lagi di kamar. Iya sabar (diberi penguatan)," imbuhnya.
6. Kepala Kesbangpol Sultra Dipolisikan
Kepala Kesbangpol Sultra Harmin Ramba dipolisikan buntut Doni Amansa mendadak diganti sebagai Paskibraka Nasional. Harmin dilaporkan terkait penyebaran berita bohong dalam tahapan seleksi Paskibraka Nasional.
Laporan polisi terhadap Harmin tertuang dalam Nomor: STTLP/250/VII/2023/SPKT/POLDA SULAWESI TENGGARA tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 16.02 Wita.
"Menurut Kami adalah berita bohong bahwa (Harmin Ramba) mengatakan belum ada hasil seleksi di tanggal 8 Juli itu dan mengatakan pembekelan itu adalah bagian dari seleksi dan dinilai juga," kata kuasa hukum keluarga Doni, Andre Darmawan kepada detikcom, Senin (17/7).
Menurut Andre, hasil pemeriksaan pihaknya terkait petunjuk dan teknis seleksi Paskibraka Nasional tahap pembekalan bukan kategori seleksi. Andre mengatakan hal tersebut merupakan pelanggaran.
"Padahal tidak ada di juknis (pembekalan merupakan seleksi) dan itu melanggar," ujarnya.
"Ada juga katanya keluarga Doni salah persepsi karena yang diumumkan bukan berdasarkan nilai tapi abjad nama dan itu bohong juga," terangnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
7. Doni Mengadu ke BPIP
Kuasa hukum keluarga Doni tak tinggal diam. Kini mereka mengadu ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait hasil seleksi yang dianggap tidak sesuai prosedur.
"Tadi sudah kita kirimkan surat email ke BPIP soal keberatan Doni Amansa terkait SK Gubernur yang tidak sesuai dengan hasil pengumuman seleksi," ungkap kuasa hukum keluarga Doni, Andre Darmawan kepada detikcom, Senin (17/7).
Andre berdalih tahapan seleksi Paskibraka Nasional berakhir 31 Mei yang jadwalnya serentak se-Indonesia. Sementara panpel seleksi paskibraka sudah menetapkan 2 nama siswa yang lolos pada 18 Mei yakni Doni Amansa utusan SMA Negeri 1 Unaaha Konawe dan Nadira Syalvallah utusan SMA Negeri 2 Baubau.
"Juknis BPIP itu seleksi paskibraka harus dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Mei 2023, itu berlaku serentak se-Indonesia, ya setelah itu tidak ada lagi seleksi," ungkapnya.
Namun belakangan, nama Doni diganti dengan dalih bagian dari seleksi pembekalan yang digelar 6-9 Juli 2023 yang pernah disampaikan Kesbangpol Sultra. Hal inilah yang dianggap Andre melanggar ketentuan karena tidak sesuai juknis.
"Menurut kita bohong dan melanggar aturan. Karena seleksi pembekalan itu tidak dikenal dalam juknis paskibraka dan peraturan BPIP," sebut Andre.
