.webp)
Pemerintah Jepang pun melakukan berbagai cara untuk meningkatkan angka kelahiran. Salah satunya dengan meluncurkan subsidi dana, yang telah dilakukan pada 1 Mei 2023 lalu.
Mengutip dari detikHealth, dana tersebut akan lebih banyak diperuntukkan kepada warga yang telah memiliki anak dan lebih butuh uang, terutama untuk keperluan pendidikan dan perawatan prenatal.
Selain menyediakan subsidi biaya perawatan anak, pemerintah Jepang juga menawarkan gaya kerja yang lebih fleksibel serta cuti ayah.
Perdana Menteri Fumio Kishida menyebut kebijakan yang diusulkan tersebut dapat mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi negaranya. selain itu, pendapatan bagi kaum muda dan generasi yang mengasuh anak juga dapat meningkat.
"Kami akan bergerak maju dengan langkah-langkah ini untuk melawan penurunan angka kelahiran tanpa meminta masyarakat menanggung beban lebih lanjut," katanya kepada para menteri, pakar, dan pemimpin bisnis yang pertemuan yang membahas masalah krisis populasi, dikutip dari Japan Today, Jumat (2/6/2023).
Krisis populasi tidak hanya terjadi di Jepang, tetapi juga di sejumlah negara maju lainnya. Namun, di Negara Sakura tersebut masalah krisis populasi kian akut.
Dapat diketahui, Jepang adalah negara yang memiliki populasi tertua kedua di dunia setelah Monako, dan aturan imigrasi yang relatif ketat. Oleh sebabnya, mereka harus menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja yang terus meningkat.
Angka kelahiran Jepang di tahun lalu tercatat kurang dari 800.000, angka ini paling rendah sejak pencatatan dimulai. Sementra itu, biaya perawatan lansia melonjak.
Kishida mengatakan dia ingin menganggarkan sekitar 3,5 triliun yen atau setara Rp 376 triliun selama tiga tahun ke depan untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Namun, kebijakan itu menuai kritikan karena kegagalannya untuk mengidentifikasi sumber pendanaan. Selain itu, pemotongan pengeluaran di tempat lain dan meningkatkan ekonomi.
(urw/alk)
