BKD Sulsel Ungkap Kinerja 28 Kepala OPD Ikut Dievaluasi Bareng Sekda

BKD Sulsel Ungkap Kinerja 28 Kepala OPD Ikut Dievaluasi Bareng Sekda

Xenos Zulyunico - detikSulsel
Selasa, 29 Nov 2022 21:33 WIB
ILUSTRASI/ Kantor Gubernur Sulsel
Foto: Kantor Gubernur Sulsel. (Noval Dhwinuari Antony-detikcom
Makassar -

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap 28 kepala OPD Pemprov juga dievaluasi kinerjanya. Hasil evaluasi itu diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbarengan Sekretaris Daerah (Sekda) Abdul Hayat Gani.

Hal itu dikatakan Plt BKD Sulsel Imran Jausi menanggapi isu pengusulan pergantian Sekda oleh Gubernur ASS ke Kemendagri. Dia menegaskan tidak ada kebijakan seperti itu, melainkan yang ada ialah menyerahkan evaluasi kinerja pejabat, termasuk Sekda.

"Bukan hanya Pak Sekda. Semua kepala OPD juga, kita dievaluasi semua. Totalnya 28 OPD dievaluasi bersamaan," ungkap Imran Jausi kepada detikSulsel, Selasa (29/11/2022).


Imran menuturkan, evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur ASS selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Hasil evaluasi tim tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur ASS untuk kemudian diajukan ke Kemendagri.

Tim evaluasi tersebut terdiri dari Prof Erwan Agus Purwanto dari Kemenpan RB, Dr Eko Prasetyo Purnomo Putra dari Kemendagri, Prof Amir Imanuddin dari STIA LAN, Prof Jedawi dan Prof Wahyu Haryadi dari Unhas.

"Tim evaluasi itu bekerja berdasarkan SK dari PPK (Pejabat Pembina). Jadi otomatis pemprov yang menyampaikan hasilnya (ke Kemendagri)," tuturnya.

Imran juga menuturkan tim evaluasi yang dibentuk oleh Pemprov Sulsel itu juga sesuai dengan rekomendasi pemerintah pusat. "Dan tim evaluasi itu sendiri resmi karena mendapat rekomendasi dari KASN," tegas Imran.

Menurut Imran evaluasi kinerja terhadap pejabat merupakan hal yang biasa dan rutin dilakukan maksimal setiap 2 tahun sekali. Hasil dari evaluasi itu kemudian dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Bahkan kadang-kadang setiap tahun juga sekarang sudah bisa dilakukan evaluasi. Ini regulasi yang memungkinkan seperti itu," kata Imran.

Imran tidak menjelaskan sejak kapan tim evaluasi itu bekerja, termasuk penyampaian Gubernur ASS terkait hasilnya ke Kemendagri. Pihaknya pun tidak tahu pasti terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut.

"Saya tidak tahu hasil evaluasinya. Kan di tim evaluasi toh. Yang penting hasil evaluasi itu sepenuhnya diserahkan ke Kemendagri. Sekarang ini, sisa kami menunggu, bagaimana dari Kemendagri," tukasnya.

Pergantian Sekda Wewenang Presiden

Imran turut menjelaskan, proses pergantian Sekda ada mekanisme tersendiri yang merupakan domain Presiden RI. Hal ini diutarakan sekaligus membantah Gubernur ASS mengusulkan pergantian Sekda.

"Siapa yang mau diganti? Belum ada yang mau menggantikan. Yang ada adalah evaluasi kinerja. Pengangkatan dan pemberhentian Sekda itu adalah dengan Keppres. Keputusan Presiden," ujarnya.

Menurutnya Pemprov Sulsel hanya dalam kewenangan memberikan hasil evaluasi kinerja. Keputusan pemberhentian dan pergantian Sekda tergantung pusat.

"Artinya itu wilayah, domain daripada Presiden. Dari Presiden. Pemerintah Provinsi menyampaikan hasil daripada evaluasi kinerja ke Kemendagri," pungkasnya.



Simak Video "Sah! Jokowi Lantik Andi Sudirman Jadi Gubernur Sulsel 2022-2023"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/nvl)