.webp)
Isu pengusulan pergantian Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel masih menggantung. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS) ogah mengklarifikasi wacana yang berkembang di tengah publik tersebut.
Alih-alih membantah atau menjelaskan konteks sekaitan isu tersebut, Andi Sudirman justru melimpahkan persoalan itu ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel. Dia berdalih kabar pergantian pejabat urusan perangkat daerah itu.
"Kalau itu tanya BKD," ucap Andi Sudirman saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Senin (28/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, evaluasi kinerja pejabat rutin dilakukan BKD. Semua pejabat tanpa terkecuali dievaluasi, termasuk pejabat eselon I setingkat Sekda Sulsel.
"Karena evaluasi rutin itu dari BKD ya. Eselon 1, eselon 2 semuanya ASN memang wajib dievaluasi. Setiap 6 bulan kita berlakukan di sini," tuturnya.
Dirangkum detikSulsel, berikut 9 hal tentang isu pergantian Sekda Sulsel yang dikabarkan diusulkan Gubernur ASS ke pusat;
1. ASS Tak Mau Ambil Pusing
Andi Sudirman Sulaiman (ASS) mengaku tidak mau ambil pusing terkait isu pergantian Sekda Sulsel yang santer terdengar. Dirinya tidak mau mengurusi kabar yang beredar tersebut.
"Kalau saya tidak urus masalah begituan ya. Saya tidak ada pusing," ungkap Andi Sudirman.
Dia hanya ingin agar pejabat Pemprov Sulsel bisa bekerja dengan baik. Fokus menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
"Yang pusing saya itu bagaimana bisa menjalankan dengan baik kinerja nya. Tetap fokus saja kerja," imbuhnya.
2. BKD Sulsel Bungkam
Andi Sudirman Sulaiman meminta agar isu pergantian Sekda Sulsel ditanyakan ke BKD Sulsel. Namun Plt BKD Sulsel yang dikonfirmasi terkait hal tersebut memilih bungkam.
detikSulsel berupaya meminta penjelasan Imran Jausi usai diinformasikan tidak berada di kantornya di kompleks Kantor Gubernur Sulsel, Senin (28/11). Informasi yang diterima, Imran Jausi sedang menghadiri rapat di DPRD Sulsel. Namun saat berada di lokasi, Imran Jausi sudah tidak berada di tempat.
Namun Imran Jausi tidak menanggapi upaya konfirmasi wartawan. Upaya konfirmasi lewat panggilan telepon beberapa kali, maupun pesan elektronik tidak direspons.
3. Picu Prasangka Negatif Publik
Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Sukri Tamma menyoroti gaya komunikasi Gubernur ASS terkait isu pergantian Sekda. Menurutnya sikap ASS bisa memicu prasangka negatif di mata publik.
"Jangan sampai justru menimbulkan prasangka negatif dari masyarakat karena adanya kesan diam-diam dalam proses ini," sebut Sukri kepada detikSulsel, Senin (28/11).
Potensi itu bisa terjadi lantaran Gubernur ASS yang cenderung tertutup. Kepala daerah yang enggan terbuka memberikan informasi kata Sukri, patut diduga menyembunyikan sesuatu demi kepentingan tertentu.
"Dengan kurang jelas atau kurang terbuka dalam melakukan komunikasi untuk suatu kebijakan penting apalagi cukup menyita perhatian masyarakat, maka gubernur sangat mungkin dianggap menyembunyikan sesuatu terkait dengan kepentingan tertentu," urai dia.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
4. BKD Cuma Urus Administrasi
Pengamat politik Unhas Sukri Tamma menganggap Gubernur ASS sebagai pengambil kebijakan harus bisa memberikan kejelasan. Bukan justru melimpahkan isu tersebut ke BKD yang dianggap hanya mengurusi persoalan administrasi.
"Memang BKD merupakan institusi yang berkaitan dengan proses ini namun sifat fungsinya administratif," tutur Sukri.
Apalagi jabatan Sekda Sulsel sebagai pejabat eselon I yang posisinya lebih tinggi dibanding pimpinan perangkat daerah lain.
"Hal-hal yang diproses oleh BKD, apalagi sekda adalah posisi birokrasi tertinggi di lembaga pemerintah daerah, tentu merupakan keputusan dari pimpinan tertinggi dalam hal ini kepala daerah (gubernur)," sambungnya.
5. Publik Berhak Tahu
Sementara legislator DPRD Sulsel Azhar Arsyad menuturkan, Gubernur ASS berkewajiban memberikan kejelasan terkait wacana pergantian Sekda. Menurutnya, informasi ini termasuk bagian yang menjadi hak publik.
"Karena itu hak publik juga kan. Kan Gubernur, Sekprov (Sekda) itu kan pejabat publik," sebut Azhar yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini yang dikonfirmasi terpisah.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel ini meminta agar Andi Sudirman bersikap terbuka. Menurutnya tidak ada yang perlu disembunyikan lantaran evaluasi kinerja dan pergantian pejabat sudah menjadi kewenangan kepala daerah.
"Kalau saya kan, katakan saja apa adanya toh. Kalau saya kan, kalau ada masalah dibicarakan," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
6. Jaga Stabilitas Pemerintahan
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman lantas diingatkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah isu pergantian Sekda yang belum jelas kebenarannya. Informasi yang masih menggantung, dinilai bisa memicu polemik di tengah masyarakat.
"Pak Gubernur tentu kita harapkan menjaga stabilitas pemerintahan yang baik. Kenapa? Karena jabatan Sekda ini adalah jabatan tertinggi birokrat di level provinsi. Dia itu pejabat eselon 1 B. Kedua, jangan sampai pergantian ini mengganggu kinerja OPD terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan," tutur legislator DPRD Sulsel Azhar Arsyad.
Azhar menilai, buntut isu pergantian Sekda Sulsel bahkan sudah terlihat dampaknya. DPRD Sulsel bahkan sampai didemo atas wacana tersebut.
"Karena ini pasti berdampak karena sudah berapa kali demo di sini. Dan pemerintahan pasti bisa tidak maksimal," sebut Azhar.
7. Informasi Pengusulan September
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Andi Arfandi Idris mengaku pernah mendengar adanya informasi pergantian Abdul Hayat Gani sebagai Sekda. Bahkan dia mengaku permohonan itu sudah diajukan sejak September ke pemerintah pusat.
"Jadi saya tidak dapat informasi secara langsung, tetapi kalau dilihat dari pemberitaan yang ada, kan rupanya ini pengajuan penggantian Sekda itu kan dari bulan September," ungkap Arfandi kepada detikSulsel, Selasa (22/11).
Namun Arfandi mengaku heran jika ASS mengajukan usulan pergantian Sekda ke pusat. Apalagi saat ini ASS berada pada akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Sulsel.
"Tentu kan kita pahami Sekda itu posisi strategis yang selama ini sudah diperankan baik oleh Sekda yang ada sekarang. Beliau ini kan belum cukup 5 tahun menjadi Sekda. Kalau mau dievaluasi kan ya lima tahun," katanya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
8. Sorotan 8 OPD Dijabat Plt
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Andi Arfandi Idris mengingatkan ASS agar fokus mengisi 8 OPD lowong yang masih dijabat pelaksana tugas (plt). Desakan ini kembali dilontarkan di tengah masa akhir jabatan Gubernur ASS tahun depan.
"Ya kenapa tidak yang menjadi prioritas itu mengisi jabatan-jabatan lowong yang sekarang plt kenapa tidak dijadikan definitif," ujar Arfandi.
"Sehingga stabilitas penyelenggaraan pemerintahannya itu di ujung masa baktinya ini bisa berjalan dengan baik," sambungnya.
Untuk diketahui, ada 8 jabatan kepala OPD di lingkup Pemprov Sulsel yang lowong atau masih dipimpin oleh Plt. Di antaranya Kepala Inspektorat Sulsel, Kadis Koperasi dan UKM, Kabiro Ortala, Kabiro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Kasatpol PP, Kadis Ketahanan Pangan, Kepala BKD dan Kepala Dinas ESDM.
9. Respons Singkat Sekda Sulsel
Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani enggan berkomentar banyak terkait isu yang menimpanya. Saat dikonfirmasi wartawan, dia tidak menanggapi wacana yang tengah beredar tersebut.
Abdul Hayat mengaku kondisinya sedang tidak sehat. Sehingga dia belum dapat memberikan konfirmasi mengenai usulan gubernur untuk mencari penggantinya.
"Kurang sehat, (konfirmasi) ke badan aset aja dulu" singkat Abdul Hayat kepada detikSulsel singkat saat ditanya terkait isu pergantian Sekda pada Selasa (22/11).
