Bola Panas Isu Penggantian Sekda dari Gubernur Sulsel, BKD Pilih Diam

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman (ASS) meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memberi klarifikasi terkait isu pengusulan pergantian Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Bola panas yang dilempar ASS tersebut rupanya tak lantas membuat Plt Kepala BKD Imran Jausi mau memberi penjelasan.

detikSulsel berupaya meminta penjelasan Imran Jausi usai diinformasikan tidak berada di kantornya di kompleks Kantor Gubernur Sulsel, Senin (28/11/2022). Informasi yang diterima, Imran Jausi menghadiri rapat di DPRD Sulsel. Namun saat hendak ditemui di kantor wakil rakyat tersebut, dia sudah tidak berada di tempat.

Imran Jausi juga tidak menanggapi upaya konfirmasi wartawan. Baik saat dihubungi lewat panggilan telepon beberapa kali, maupun pesan elektronik.

Di sisi lain, Gubernur Sulsel Andi Sudirman tidak mau ambil pusing dan melemparkan isu pengusulan pergantian Sekda kepada BKD. Menurutnya hal tersebut merupakan ranah BKD Sulsel yang memberi penjelasan.

"Tanya BKD. Kalau saya tidak urus masalah begituan ya. Saya tidak ada pusing," tutur Andi Sudirman kepada wartawan saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Senin (28/11).

Kendati demikian, Andi Sudirman menjelaskan bahwa semua pejabat bisa dievaluasi, tidak terkecuali Sekda sekali pun. BKD kata dia memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi kinerja pejabat setiap enam bulan.

"Karena evaluasi rutin itu dari BKD ya. Eselon 1, eselon 2 semuanya ASN memang wajib dievaluasi. Setiap 6 bulan kita berlakukan di sini," urainya.

Gaya Komunikasi ASS Dikritik

Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Sukri Tamma mengkritik gaya komunikasi Gubernur Sulsel, ASS yang dianggap tertutup. Hal ini lantaran Gubernur ASS melempar bola liar isu pengusulan pergantian Sekda kepada BKD.

"Dengan kurang jelas atau kurang terbuka dalam melakukan komunikasi untuk suatu kebijakan penting apalagi cukup menyita perhatian masyarakat, maka gubernur sangat mungkin dianggap menyembunyikan sesuatu terkait dengan kepentingan tertentu," ujar Sukri kepada detikSulsel, Senin (28/11).

Sukri menambahkan, sikap Gubernur ASS justru bisa menimbulkan prasangka negatif di tengah masyarakat jika hal ini dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, BKD sifatnya hanya menangani urusan administratif.

"Jangan sampai justru menimbulkan prasangka negatif dari masyarakat karena adanya kesan diam-diam dalam proses ini. Memang BKD merupakan institusi yang berkaitan dengan proses ini namun sifat fungsinya administratif," tutur Sukri.

Sukri menegaskan, ASS sebagai pengambil kebijakan bisa memberikan kejelasan. Apalagi posisi Sekda sebagai pejabat eselon I di Pemprov Sulsel.

"Hal-hal yang diproses oleh BKD, apalagi sekda adalah posisi birokrasi tertinggi di lembaga pemerintah daerah, tentu merupakan keputusan dari pimpinan tertinggi dalam hal ini kepala daerah (gubernur)," tegasnya.

Sukri menjelaskan pergantian Sekda harus dilakukan secara terbuka. Dia menyebut masyarakat harus mengetahui dan mendapatkan penjelasan mengenai alasan dibalik rencana pergantian tersebut.

"Jadi seharusnya memang Gubernur dapat menjawab jika ada kebijakannya yang menimbulkan pertanyaan dan mungkin permasalahan sebagai pimpinan tertinggi di daerah," jelasnya.

Simak Selengkapnya di halaman berikutnya...