Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta agar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto memaksimalkan program angkutan massal perkotaan Bus Rapid Transit (BRT) dari Kemenhub. Danny diharap tidak hanya memberi ruang untuk ojek online (ojol) lewat program ojol day tetapi juga ikut mendorong warga menggunakan armada Teman Bus Trans Mamminasata .
"Tujuan pak Wali kota membantu driver ojol bisa dipahami, namun sebaiknya juga mendorong penggunaan Teman Bus," ungkap Jubir Kemenhub Adita Irawati kepada detikSulsel, Senin (19/9/2022) malam.
Menurut Adita, pada dasarnya transportasi umum massal termasuk Teman Bus itu seharusnya saling melengkapi dengan ojek. Ini karena ojek pada umumnya menjadi first mile (angkutan pertama) menuju tempat transit transportasi massal atau last mile (angkutan akhir) dari tempat transit transportasi massal ke tempat tujuan) dalam skema atau sistem transportasi.
"Bukannya saling bersaing karena keduanya pada dasarnya punya fungsi yang saling melengkapi," terangnya.
Terlebih, program buy the service (BTS) Kemenhub salah satunya diterapkan di Makassar lewat armada Teman Bus Trans Mamminasata. Dengan demikian, keberadaan angkutan massal ini mestinya juga didukung dan didorong penggunaannya oleh Pemkot Makassar.
"Akan menjadi bahan evaluasi, tentunya jika program ini tidak efektif berjalan di satu wilayah harus dicari solusi. Bisa saja hasil evaluasi merekomendasikan program ini diprioritaskan untuk daerah yang lebih membutuhkan dan berkomitmen menjalankan dengan efektif," terangnya.
MTI Kritik Walkot Makassar Abaikan Program BRT Kemenhub
Program ojol day yang dicanangkan Wali kota Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mendapat kritikan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Danny dinilai seolah mengabaikan program angkutan massal BRT Kemenhub.
"Iya, karena selama ini Pemkot Makassar nggak serius gitu kan, ya. Malah mengajukan ojol. Ojol kan bukan kendaraan umum," ujar Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno kepada detikSulsel, Sabtu (17/9).
Menurut Djoko, Wali Kota Makassar mestinya memaksimalkan penggunaan angkutan massal yang dicanangkan Kemenhub. Khusus di Makassar, program itu diterapkan melalui BRT lewat skema BTS yang melayani kawasan Trans Mamminasata.
Kebijakan itu sudah disepakati lewat penandatanganan memorandum of understanding (MoU).
"Kepala daerah yang sudah menandatangani MoU dengan Kemenhub hendaknya mau mentaatinya. Nah ini malah kan dia mengajukan ojek. Ya kan sebaiknya dia (Wali Kota Makassar) punya (kebijakan) surat untuk (mendorong Bus Trans) Mamminasata," jelasnya.
Pihaknya pun mempertanyakan komitmen Pemkot Makassar menjalankan kesepakatan yang sudah diteken dengan Kemenhub dipertanyakan. Menurutnya, emerintah pusat bisa saja tidak lagi melirik Kota Makassar untuk masuk sebagai wilayah pengembangan angkutan massal lewat skema BTS. Bahkan berpotensi dialihkan ke kota lainnya.
"Atas kondisi itu, Kemenhub mulai tahun 2023 akan mengalihkan pelayanan BTS dari Makasar ke Manado. Kemudian, proses pembahasan tentang pengembangan angkutan umum dengan skema pembiayaan PHLN (pinjaman hibah luar negeri) sebesar Rp 1,3 triliun di Makassar akan dihentikan," tuturnya.
Simak respons Danny di halaman selanjutnya..
(tau/asm)