.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta agar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto memaksimalkan program angkutan massal perkotaan Bus Rapid Transit (BRT) dari Kemenhub. Danny diharap tidak hanya memberi ruang untuk ojek online (ojol) lewat program ojol day tetapi juga ikut mendorong warga menggunakan armada Teman Bus Trans Mamminasata .
"Tujuan pak Wali kota membantu driver ojol bisa dipahami, namun sebaiknya juga mendorong penggunaan Teman Bus," ungkap Jubir Kemenhub Adita Irawati kepada detikSulsel, Senin (19/9/2022) malam.
Menurut Adita, pada dasarnya transportasi umum massal termasuk Teman Bus itu seharusnya saling melengkapi dengan ojek. Ini karena ojek pada umumnya menjadi first mile (angkutan pertama) menuju tempat transit transportasi massal atau last mile (angkutan akhir) dari tempat transit transportasi massal ke tempat tujuan) dalam skema atau sistem transportasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukannya saling bersaing karena keduanya pada dasarnya punya fungsi yang saling melengkapi," terangnya.
Terlebih, program buy the service (BTS) Kemenhub salah satunya diterapkan di Makassar lewat armada Teman Bus Trans Mamminasata. Dengan demikian, keberadaan angkutan massal ini mestinya juga didukung dan didorong penggunaannya oleh Pemkot Makassar.
"Akan menjadi bahan evaluasi, tentunya jika program ini tidak efektif berjalan di satu wilayah harus dicari solusi. Bisa saja hasil evaluasi merekomendasikan program ini diprioritaskan untuk daerah yang lebih membutuhkan dan berkomitmen menjalankan dengan efektif," terangnya.
MTI Kritik Walkot Makassar Abaikan Program BRT Kemenhub
Program ojol day yang dicanangkan Wali kota Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mendapat kritikan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Danny dinilai seolah mengabaikan program angkutan massal BRT Kemenhub.
"Iya, karena selama ini Pemkot Makassar nggak serius gitu kan, ya. Malah mengajukan ojol. Ojol kan bukan kendaraan umum," ujar Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno kepada detikSulsel, Sabtu (17/9).
Menurut Djoko, Wali Kota Makassar mestinya memaksimalkan penggunaan angkutan massal yang dicanangkan Kemenhub. Khusus di Makassar, program itu diterapkan melalui BRT lewat skema BTS yang melayani kawasan Trans Mamminasata.
Kebijakan itu sudah disepakati lewat penandatanganan memorandum of understanding (MoU).
"Kepala daerah yang sudah menandatangani MoU dengan Kemenhub hendaknya mau mentaatinya. Nah ini malah kan dia mengajukan ojek. Ya kan sebaiknya dia (Wali Kota Makassar) punya (kebijakan) surat untuk (mendorong Bus Trans) Mamminasata," jelasnya.
Pihaknya pun mempertanyakan komitmen Pemkot Makassar menjalankan kesepakatan yang sudah diteken dengan Kemenhub dipertanyakan. Menurutnya, emerintah pusat bisa saja tidak lagi melirik Kota Makassar untuk masuk sebagai wilayah pengembangan angkutan massal lewat skema BTS. Bahkan berpotensi dialihkan ke kota lainnya.
"Atas kondisi itu, Kemenhub mulai tahun 2023 akan mengalihkan pelayanan BTS dari Makasar ke Manado. Kemudian, proses pembahasan tentang pengembangan angkutan umum dengan skema pembiayaan PHLN (pinjaman hibah luar negeri) sebesar Rp 1,3 triliun di Makassar akan dihentikan," tuturnya.
Simak respons Danny di halaman selanjutnya..
Danny Tegaskan Pegawai Pemkot Bisa Naik Angkutan Umum saat Ojol Day
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto angkat bicara soal kritik penerapan ojol day yang dinilai mendiskriminasi angkutan umum. Danny menegaskan pegawai Pemkot Makassar bisa menggunakan angkutan umum saat ojol day berlaku.
"Banyak kesalahpahaman. Jadi ini memang sudah campur-campur ini informasi. Kita ndak pernah bilang yang naik pete-pete yang naik ojol, tidak ada. Yang naik kendaraan pribadi yang kita maksud," ujar Danny kepada wartawan, Selasa (20/9).
Surat edaran ojol day menurut Danny bukan untuk melarang pegawai menggunakan BRT Trans Mamminasata ataupun pete-pete. Namun, yang dimaksud, ojol dianggap sebagai salah satu angkutan alternatif yang bisa mengantar sampai pintu kantor Pemkot Makassar. Bagi pegawai yang berdomisili jauh dari kantor tidak masalah menggunakan angkutan umum yang kemudian dilanjutkan dengan ojol.
"BRT itu tetap berguna, BRT tetap kita dukung. Jadi peran pete-pete yang antar kita terdekat, baru kita naik ojol, kira-kita begitu. (Seperti) tinggal di Sudiang, tinggal di Gowa. Sayangnya pete-pete tidak ada jurusan balai kota, seandainya ada insyaallah saya akan pakai juga pete-pete," tuturnya.
Untuk perbaikan kedepan, Danny mengaku terbuka dengan berbagai saran. Dirinya tidak mempermasalahkan tuduhan diskriminasi angkutan umum tersebut. Termasuk pihaknya akan mengevaluasi program ojol day tersebut setiap pekan.
"Cuma kalau kita tidak mulai bagaimana kita mau dapat masukan, jadi (masukan itu) kita sempurnakan. Tiap minggu akan kita evaluasi," tuturnya.
