.webp)
Massa demonstrasi yang mengawal sidang putusan sengketa lahan di Toraja Utara (Torut), Sulawesi Selatan (Sulsel) berakhir ricuh. Aksi unjuk rasa yang juga diikuti sejumlah siswa SMAN 2 Rantepao mengaku terlibat gegara sekolahnya terancam digusur.
"Sekolah kami terancam digusur. Makanya kami ikut bantu juga kakak-kakak mahasiswa untuk demo," ujar salah satu siswa SMAN 2 Rantepao, Syam saat ditemui detikSulsel di lokasi aksi, Senin (29/8/2022).
Diketahui massa aksi demonstrasi mengepung kantor Pengadilan Negeri (PN) Makale, Senin (29/8). Mereka berunjuk rasa mengawal putusan pengadilan terkait sengketa lahan Lapangan Gembira Toraja Utara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, putusan sidang tersebut mesti dikawal. Pasalnya, putusan pengadilan menentukan nasib sekolahnya yang terancam digusur penggugat.
"Selama kasus ini kami tidak betah di sekolah karena ada ancaman penggusuran itu," ungkap Syam.
 Foto: Mahasiswa dan siswa SMAN 2 Rantepao melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Makale Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel). (detiksulsel/Rachmat Ariadi) |
Para siswa yang berdemo turun dengan masih menggunakan seragam pakaian hitam dan pita merah di lengan kiri sebagai bentuk perlawanan. Mereka datang beriringan menggunakan sepeda motor ke PN Makale.
Syam mengklaim, pihak sekolah mengizinkan mereka terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut. Meski diakui temannya yang lain masih berada di sekoklah mengikuti pembelajaran.
"Iya ikut demo, sekolah perbolehkan. 10 siswa 1 kelas, yang lainnya ada di sekolah belajar," ucap Syam.
Massa Memaksa Masuk di Kantor PN Makale
Aksi demonstrasi yang digelar di pekarangan PN Makale sempat menimbulkan kemacetan hingga arus lalu lintas dialihkan 2 jam lamanya. Hal ini dikarenakan massa yang memblokir jalan dengan membakar ban di Jalan Poros Makale-Rantepao, Toraja Utara.
Kericuhan mulai terjadi saat sidang dinyatakan ditunda. Massa gabungan yang kecewa menunggu sejak pagi, berusaha menerobos pagar masuk pekarangan kantor PN Makale dengan cara mendobrak dan memanjat pagar.
Petugas yang melihat situasi tidak kondusif terpaksa menyemprotkan water canon ke arah massa aksi. Namun tindakan aparat dibalas dengan lemparan batu.
"Kenapa ini ditunda putusan sidangnya, kami tidak terima. Jangan-jangan hakim ada main dengan pihak penggugat," teriak Jendral Lapangan yang mengawal aksi demo, Jacky, Senin (29/8).
Akibat kericuhan itu, beberapa fasilitas kantor Pengadilan Negeri rusak, seperti pot bunga, dan pagar. Tidak sampai di situ, massa juga melakukan bentuk vandalisme dengan mencoret papan kantor Pengadilan bertuliskan 'PN Murahan'.
Diketahui sidang putusan sengketa lahan Lapangan Gembira Toraja Utara ditunda karena hakim yang seharusnya memimpin sidang berhalangan cuti.
Simak duduk perkara sengketa lahan di halaman selanjutnya.
Duduk Perkara Sengketa Lahan
Sengketa lahan Lapangan Gembira di Torut diketahui telah dimenangkan ahli waris Haji Ali hingga tingkat Mahkamah Agung pada Desember 2020 lalu. Namun pemerintah kekeh mempertahankan aset tanah itu hingga gugatan perlawanan kembali bergulir di PN Makale.
Sidang tersebut teragenda sebagai pembacaan putusan atas gugatan perlawanan dari Gubernur Sulsel terhadap tergugat ahli waris Haji Ali dan Bupati Toraja Utara. Dengan objek perkara tanah Lapangan Gembira Rantepao.
Di atas lahan Lapangan Gembira Rantepao tersebut, berdiri sejumlah fasilitas pendidikan dan kantor pemerintahan. Salah satu di antaranya gedung SMAN 2 Rantepao yang disebut terancam digusur oleh penggugat.
Selain itu ada gedung olahraga Rantepao, Puskesmas Rantepao, Kantor Kelurahan Rante Pasele, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantepao, Kantor Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kantor Samsat Sulsel, dan Kantor PT Telkom Indonesia.
"Sekolah itu terancam digusur. Bagaimana adik-adik kami sekolah nantinya di sana. Makanya jangan sampai hakim ini main-main," tegas Jenderal Lapangan, Jacky dalam orasinya saat demo.
Sementara Tokoh Adat Palele Toraja Utara, Natan Limbong mengutarakan, masalah sengketa lahan Lapangan Gembira ini sudah sejak lama terjadi. Menurutnya, lahan tersebut sebenarnya milik Pemprov Sulsel.
Namun beberapa waktu lalu pihak penggugat menang di Mahkamah Agung (MA). Sehingga saat ini, Pemprov Sulsel kembali melakukan gugatan terhadap hasil putusan MA itu.
"Ini lahan aset Pemprov, makanya Pemprov lakukan gugatan lagi. Ini yang kami tunggu, bagaimana hasilnya. Banyak gedung pelayanan di sana khususnya sekolah. Pokoknya kita akan ambil kembali," pungkas Natan Limbong.
Simak respons sekolah di halaman selanjutnya.
Respons Sekolah Usai Siswa Ikut Demo
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sekolah SMAN 2 Rantepao, Yulius Lamma Bangke' membantah jika siswanya diberi izin ikut berdemo mengawal sidang sengketa lahan Lapangan Gembira Rantepao.
"Ah tidak ada. Siswa saya ada kok di sekolah belajar," ucap Yulius.
Namun dirinya mengaku massa aksi demonstrasi di PN Makale tersebut melibatkan alinasi gabungan yang terdiri dari mahasiswi dan masyarakat Toraja Utara.
"Ini bukan siswa saja tapi aliansi masyarakat Toraja Utara, gitu yah," singkatnya.
