"Our life is a constant journey, from birth to death. The landscape changes, the people change, our needs change, but the train keeps moving. Life is the train, not the station". Paulo Coelho.
Menarik dicermati mengenai kisruh pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare (Segmen E) yang menghubungkan Kabupaten Maros dan Kota Makassar. Pembangunan jalur yang panjangnya sekitar 8.800 meter dengan lebar 50 meter itu terancam batal karena keberatan dari Wali Kota Makassar, Danny Pomanto mengenai desain kereta yang menggunakan rel darat (at grade), bukan melayang (elevated).
Wali Kota menolak desain rel darat karena menurutnya konsep ini melanggar tata ruang Kota yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2030. Selain itu, Wali Kota menolak desain kereta api karena mengganggu tata kota bahkan disebutnya salah desain (detikSulsel, 17 Juli 2022). Penolakan Wali Kota tidak main-main. Konsultasi dengan DPRD Kota Makassar telah dilakukannya, atas dasar telah terjadi pelanggaran terhadap otonomi daerah.
Selain itu, Wali Kota menilai bahwa desain rel darat akan memperparah banjir di Kota Makassar (detikSulsel, 7 April 2022). Wali Kota juga menegaskan bahwa desain saat ini melenceng dari komitmen awal yang didesain melayang, bukan rel darat. Danny Pomanto kemudian mempertanyakan, kenapa desain kereta di Bandung dan Palembang melayang, sementara jalur di Makassar menggunakan rel darat (detikSulsel, 16 Juli 2022).
Penolakan desain tentu saja membuat heboh publik Sulawesi Selatan yang sudah lama merindukan konektivitas antar wilayah melalui jalur kereta api. Meski bersifat sementara, penolakan Wali Kota dapat membuat pembebasan lahan, pembangunan rel dan tentu saja pengoperasian kereta yang ditargetkan selesai pada triwulan kedua tahun 2024 dapat tertunda. Mengapa Wali Kota begitu berani dan terbuka berhadap-hadapan dengan pemerintah pusat dan provinsi dengan menolak desain program yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN)?
Bukankah pemerintah kabupaten/kota adalah bagian dari pemerintah pusat yang wajib mensukseskan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah? Tulisan ini akan membedah penolakan Wali Kota Makassar terhadap desain kereta api dengan menggunakan pisau analisis teori interaksionisme simbolik.
Interaksionisme Simbolik
Dalam pandangan teori Interaksionisme Simbolik, manusia adalah makhluk pembuat atau produsen simbol; suatu pemikiran yang mengingatkan kita pada penegasan seorang filsuf Jerman dari kubu neo-kantian Ernst Cassirer bahwa manusia adalah "animal symbolicum". Segala sesuatu (objek) yang eksis dalam kehidupan manusia memiliki makna simbolik. Makna ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan dihadirkan untuk kemudian disepakati dan dijadikan simbol.
Oleh karenanya, prilaku manusia baik sebagai individu maupun kelompok dikonstruksi dari hasil pemaknaan simbolik dari objek yang hadir di sekelilingnya. Meski Max Weber adalah sosiolog pertama yang mengatakan bahwa individu bertindak sesuai dengan interpretasi dan pemaknaan mereka terhadap dunia sekitarnya, adalah filsuf George Herbert Mead yang kemudian memperkenalkan teori ini ke sosiologi Amerika pada tahun 1930-an dan kemudian dilengkapi oleh Herbert Blumer tahun 1969 (Shidarta, 2019).
Interaksionisme simbolik menganalisis masyarakat dengan membahas makna subjektif yang dipaksakan orang pada objek, peristiwa dan perilaku. Makna subjektif diberikan keutamaan karena diyakini bahwa orang berprilaku berdasarkan apa yang mereka yakini dan bukan hanya pada apa yang benar secara objektif. Dengan demikian, masyarakat dianggap dikonstruksi secara sosial melalui interpretasi manusia. Orang-orang menafsirkan prilaku satu sama lain. Interpretasi inilah yang membentuk suatu ikatan sosial, yang kemudian disebut sebagai "definisi situasi".
Simak selanjutnya terkait makna penolakan Wali Kota..
(tau/sar)