Pemkot Makassar menyerahkan nasib pembangunan Jembatan Barombong Makassar ke Pemerintah Pusat. Proyek yang membutuhkan biaya Rp 350 miliar itu sangat bergantung bantuan anggaran lewat APBN.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengaku sudah mengusulkan proposal bantuan anggaran pembangunan Jembatan Barombong tersebut. Usulan tersebut diteruskan ke Pemprov Sulsel, yang juga diharap bisa difasilitasi ke Pusat.
"Jadi (Jembatan) Barombong ini sudah kita usulkan (bantuan anggaran ke Pusat lewat Pemprov Sulsel)," ucap Danny saat dikonfirmasi, Senin (18/7/2022).
Menurutnya Jembatan Barombong butuh anggaran yang tidak sedikit, makanya perlu bantuan dana dalam pembangunannya. Selain itu Danny berdalih rencana konstruksi tersebut bukan menjadi kewenangannya.
Danny beralasan, bentangan jembatan di atas 400 meter tidak lagi menjadi kewenangan Pemkot Makassar untuk membangunnya. Sementara panjang bentang Jembatan Barombong 440 meter.
"Karena (bentangan) jembatan di atas 400 meter, itu kewenangan bukan di kami. Itukan (Jembatan Barombong panjangnya) 440 meter itu," imbuh Danny.
Kepala Bappeda Kota Makassar Helmy Budiman juga mengaku bentangan Jembatan Barombong turut menghambat pembangunan jembatan di wilayah Kecamatan Tamalate tersebut. Menurutnya ini perlu mendapat atensi Pemprov Sulsel dan Pemerintah Pusat.
"Jadi masalah begini karena kita harapkan bantuan Pusat dan Provinsi. Kenapa, karena bentangan di atas 400 Meter ini jadi masalah," tutur Helmy kepada detikSulsel, Senin (18/7).
Dengan bentang Jembatan Barombong di atas 400 meter perlu akomodir anggaran dari APBN. Termasuk pula bantuan dari ABPD Provinsi Sulsel.
"Kalau misalnya mau bangun tahun ini kita harus dapat bantuan dari Pusat atau Provinsi karena memang di atas 400 meter itu sebagian besar kewenangan (pembangunan) bukan di Pemkot Makassar," tuturnya.
Helmy mengaku sedianya proposal dana bantuan pembangunan Jembatan Barombong Makassar sudah diusulkan melalui alokasi APBD Pemprov Sulsel dan APBN. Usulan itu dengan melampirkan dokumen perencanaan yang sudah disusun Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar dengan proyeksi kebutuhan anggaran Rp 350 miliar.
"Pokoknya lewat Provinsi kita sudah usulkan, nanti kita pastikan lagi karena kemarin kita belum ketemu Bappenas, kita mau minta mereka (Pemprov Sulsel) usulkan ke sana. Kita sudah minta sama Dinas PU minta lengkapi dokumennya kemudian nanti kita bawa kesana sebelum masuk 2023," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak Video "Video Pengakuan Pembakar Pos Polisi di Makassar: Nggak Tahu, Bodoh Saya"
(sar/asm)