Pemkot Makassar Serahkan Rencana Pembangunan Jembatan Barombong ke Pusat

Makassar -

Pemkot Makassar menyerahkan nasib pembangunan Jembatan Barombong Makassar ke Pemerintah Pusat. Proyek yang membutuhkan biaya Rp 350 miliar itu sangat bergantung bantuan anggaran lewat APBN.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengaku sudah mengusulkan proposal bantuan anggaran pembangunan Jembatan Barombong tersebut. Usulan tersebut diteruskan ke Pemprov Sulsel, yang juga diharap bisa difasilitasi ke Pusat.

"Jadi (Jembatan) Barombong ini sudah kita usulkan (bantuan anggaran ke Pusat lewat Pemprov Sulsel)," ucap Danny saat dikonfirmasi, Senin (18/7/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya Jembatan Barombong butuh anggaran yang tidak sedikit, makanya perlu bantuan dana dalam pembangunannya. Selain itu Danny berdalih rencana konstruksi tersebut bukan menjadi kewenangannya.

Danny beralasan, bentangan jembatan di atas 400 meter tidak lagi menjadi kewenangan Pemkot Makassar untuk membangunnya. Sementara panjang bentang Jembatan Barombong 440 meter.

"Karena (bentangan) jembatan di atas 400 meter, itu kewenangan bukan di kami. Itukan (Jembatan Barombong panjangnya) 440 meter itu," imbuh Danny.

Kepala Bappeda Kota Makassar Helmy Budiman juga mengaku bentangan Jembatan Barombong turut menghambat pembangunan jembatan di wilayah Kecamatan Tamalate tersebut. Menurutnya ini perlu mendapat atensi Pemprov Sulsel dan Pemerintah Pusat.

"Jadi masalah begini karena kita harapkan bantuan Pusat dan Provinsi. Kenapa, karena bentangan di atas 400 Meter ini jadi masalah," tutur Helmy kepada detikSulsel, Senin (18/7).

Dengan bentang Jembatan Barombong di atas 400 meter perlu akomodir anggaran dari APBN. Termasuk pula bantuan dari ABPD Provinsi Sulsel.

"Kalau misalnya mau bangun tahun ini kita harus dapat bantuan dari Pusat atau Provinsi karena memang di atas 400 meter itu sebagian besar kewenangan (pembangunan) bukan di Pemkot Makassar," tuturnya.

Helmy mengaku sedianya proposal dana bantuan pembangunan Jembatan Barombong Makassar sudah diusulkan melalui alokasi APBD Pemprov Sulsel dan APBN. Usulan itu dengan melampirkan dokumen perencanaan yang sudah disusun Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar dengan proyeksi kebutuhan anggaran Rp 350 miliar.

"Pokoknya lewat Provinsi kita sudah usulkan, nanti kita pastikan lagi karena kemarin kita belum ketemu Bappenas, kita mau minta mereka (Pemprov Sulsel) usulkan ke sana. Kita sudah minta sama Dinas PU minta lengkapi dokumennya kemudian nanti kita bawa kesana sebelum masuk 2023," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Usulan Pemkot Makassar Ditolak ke Pemprov Sulsel

Kepastian usulan bantuan anggaran pembangunan Jembatan Barombong Makassar ini setelah proposal Pemkot Makassar disebut tidak disetujui Pemprov Sulsel. Usulan Pemkot disebut tidak diakomodir dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Sulsel agar bisa diusul dapat bantuan APBD Pemprov Sulsel dan APBN.

"Cuman sayangnya begitu kita pembahasan asistensi RKPD, kita tanya kembali bagaimana itu dengan jembatan. Ternyata, waktu ditanya dikeluarkan ki atau tidak disetujui. Kemungkinan mereka (Pemprov Sulsel) juga tak punya anggaran untuk itu," ungkap Helmy.

Makanya pihaknya tetap mendesak Pemprov Sulsel agar usulan itu tetap bisa diakomodir. Pasalnya Helmy beralasan pihaknya sudah menyiapkan perencanaan pembangunan Jembatan Barombong dengan kebutuhan anggaran Rp 350 miliar.

"Perencanaannya ada, sudah ada perencanaan. Makanya kenapa muncul angka Rp 300 miliar itu karena kita sudah pernah rencanakan, sudah dihitung. Makanya krmarin kita usul di provinsi Rp 350 miliar," tandasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Pemprov Sulsel Persoalkan Terkait Lahan

Sementara Pemprov Sulsel melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel siap memfasilitasi usulan bantuan anggaran pembangunan Jembatan Barombong Pemkot Makassar ke Pemerintah Pusat. Hanya saja dia berdalih hal ini tergantung inisiatif Pemkot Makassar, termasuk dalam hal terkait lahan.

"Cuma yang menjadi masalah sekarang ini terkait jalannya, terkait lahan. Bukan hanya jembatan, tetapi bangunan di bawahnya juga kan pemkot yang punya. Statusnya kan jalan kota," pungkas Kepala Dinas PUTR Sulsel Astina Abbas dalam keterangannya yang diterima wartawan.

Persoalan Jembatan Barombong ini diketahui mencuat setelah keluhan yang diterima oleh PPID Utama Pemprov Sulsel terkait kemacetan arus lalu lintas yang menghubungkan Makassar dengan Kabupaten Gowa tersebut. Ruas jalan yang disebut merupakan kewenangan ruas jalan penanganan Pemkot Makassar.

"Dulu itu, pada saat akan dibangun kita fasilitasi, kita bantu rangkanya. Itu juga pernah kita usulkan untuk jalur yang satunya lagi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tapi itu beberapa tahun yang lalu," jelasnya.