Dugaan ACT Tilap Dana Ahli Waris Korban JT-610 hingga Sunat CSR

Berita Nasional

Dugaan ACT Tilap Dana Ahli Waris Korban JT-610 hingga Sunat CSR

Tim detikNews - detikSulsel
Minggu, 10 Jul 2022 10:48 WIB
Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Foto: Suasana kantor ACT saat izin pengumpulan uang dan barang dicabut. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta -

Kasus dugaan penyalahgunaan dana dalam tubuh yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus jadi sorotan. Sejumlah temuan dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana umat mulai terendus.

Bareskrim Mabes Polri saat ini melakukan penyelidikan dengan memeriksa Presiden dan mantan Presiden ACT masing-masing bernama Ibnu Khajar dan Ahyudin pada Jumat (8/7). Terbaru, penyidik menemukan penyelewengan dana lain oleh pihak ACT berupa penggelapan dana terkait bantuan sosial bagi ahli waris korban Lion Air JT-610 yang jatuh tahun 2018 lalu.

"Bahwa pengurus yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam hal ini saudara Ahyudin selaku pendiri merangkap ketua, pengurus, dan pembina serta Ibnu Khajar selaku ketua pengurus melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana sosiaL/CSR dari pihak Boeing tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramdhan seperti dilansir dari detikNews, Sabtu (9/7/2022).


Keluarga Korban atau Ahli Waris Tidak Dilibatkan

Untuk diketahui, pihak maskapai memberikan dana kompensasi kepada ahli waris korban saat kecelakaan Lion Air JT-610 pada 2018 lalu. Dana bantuan itu terdiri dari santunan tunasi senilai Rp 2,06 miliar dan dana sosial atau CSR dengan jumlah serupa.

Hasil penyelidikan yang dilakukan jajaran kepolisian menemukan adanya dugaan penggelapan dana bantuan tersebut yang dilakukan oleh ACT. Pihak ACT disebut tidak pernah melibatkan ahli waris dalam penyusunan hingga penggunaan dana CSR yang disalurkan pihak Boeing.

"Pada pelaksanaan penyaluran dana sosial/CSR tersebut para ahli waris tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana sosial/CSR tersebut dan pihak yayasan ACT tidak memberitahu kepada pihak ahli waris terhadap besaran dana CSR yang mereka dapatkan dari pihak Boeing serta penggunaan dana CSR tersebut," ujar Ramadhan.

Menurut Ramadhan,kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan temuan penyidik saat ini ada dugaan ACT menggunakan dana bantuan dari Boeing untuk kepentingan pribadi, bukan bagi ahli waris korban.

"Diduga pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak merealisasikan seluruh dana sosial/CSR yang diperoleh dari pihak Boeing, melainkan sebagian dana sosial/CSR tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staff pada Yayasan ACT dan juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan pribadi Ketua Pengurus/presiden dan Wakil Ketua Pengurus," tutur Ramadhan.

Dana CSR Diduga Disunat

Kemudian salah satu temuan penyidik ialah mengungkap dugaan penyelewengan dana CSR yang dikelola ACT. Bareskrim Polri menemukan adanya indikasi pemotongan dana sosial atau CSR yang dilakukan pihak ACT.

Ramadhan mengatakan ACT mengelola sejumlah dana CSR. Total dana CSR yang terkumpul tiap bulannya itu mencapai Rp 60 miliar.

"Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga mengelola beberapa dana sosial/CSR dari beberapa perusahaan serta donasi dari masyarakat, di antara donasi masyarakat umum, donasi kemitraan perusahaan nasional dan internasional, donasi institusi/kelembagaan non korporasi dalam negeri maupun internasional, donasi dari komunitas dan donasi dari anggota lembaga. Pada saat pengelolaannya donasi-donasi tersebut terkumpul sebanyak Rp 60 miliar setiap bulannya," kata Ramadhan dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (9/7).

Dia mengatakan hasil penelusuran penyidik menemukan dana CSR itu tidak dikelola ACT dengan semestinya. Pihak ACT disebut melakukan pemotongan dana CSR itu hingga 10 sampai 20 persen untuk keperluan internal.

"Langsung dipangkas atau dipotong oleh pihak yayasan ACT sebesar 10-20 persen atau Rp 6 sampai 12 miliar untuk keperluan pembayaran gaji pengurus dan seluruh karyawan. Sedangkan pembina dan pengawas juga mendapatkan dana operasional yang bersumber dari potongan donasi tersebut," terang Ramadhan.



Simak Video "Polri Bentuk Tim Khusus Selidiki Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT"
[Gambas:Video 20detik]
(hmw/sar)