.webp)
Pemprov Sulsel berjanji akan merampungkan pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) periode April di 3 OPD yang masih tertunggak. Pencairannya ditargetkan sudah tuntas akhir Juni ini.
"Insyaallah target kami akhir Juni ini semua TPP April sudah terbayarkan," beber Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi kepada detikSulsel, Minggu (26/6/2022).
Masih ada tiga OPD tersisa yang masih terhambat pembayaran TPP-nya lantaran sejumlah ASN-nya belum melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Ketiga perangkat daerah itu, yakni Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, lalu Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"OPD tersebut masih ada beberapa ASN-nya di daerah (belum melengkapi syarat)," ujar dia.
Terutama ASN yang bertugas di kantor unit pelaksana teknis (UPT) yang ada di daerah-daerah pada masing-masing ketiga OPD tersebut belum lengkap dokumennya. Ada persyaratan capaian kinerja belum dimasukkan di dalam sistem.
"Ada yang masih proses upload capaian kinerjanya, dan ada beberapa yang proses penyelesaian asetnya juga," sambungnya.
Namun dia menegaskan proses ini hampir rampung. Dalam waktu dekat, tunggakan TPP April untuk ASN di 3 OPD Pemprov Sulsel bisa segera dibayarkan.
"Sisa 3 OPD yang belum dibayarkan TPP bulan April-nya. Target akhir Juni selesai semua," tandas Imran.
TPP ASN Bulan Mei Siap Cair di 10 OPD
Kepala BKD Sulsel Imran Jausi menuturkan TPP ASN bulan Mei pun akan segera menyusul dibayarkan. Dia menyebut ada 10 OPD lingkup Pemprov Sulsel yang siap dibayarkan.
"Untuk bulan TPP bulan Mei sudah 10 OPD yang terbayarkan," tutur dia.
Dia mengagendakan pencairan TPP bulan Mei bisa dilakukan akhir bulan ini. Pembayarannya secara bertahap tergantung OPD yang sudah melengkapi dokumennya.
"Kita target juga akhir bulan Juni sudah terbayarkan semua," pungkas Imran.
Alasan TPP ASN Pemprov Sulsel Terhambat
Pemprov Sulsel beralasan terhambatnya pembayaran ASN lantaran ada penyesuaian sistem aplikasi e-Kinerja. Apalagi pelaporan harus lebih dulu disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Yang menghambat (TPP) justu memang sistemnya masih baru," ucap Gubernur Sulsel Andi Sudirman kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/6).
Terhambatnya pencairan TPP ASN Pemprov Sulsel ini sempat memicu DPRD Sulsel untuk mewacanakan hak interpelasi. Apalagi pembayaran TPP disebut tertahan karena ada kewajiban vaksin juga menyasar keluarga ASN.
"Saya no comment untuk itu (wacana interpelasi). Saya kira sudah dijawab oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," jelasnya.
