.webp)
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan (Sulsel) membantah tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN Pemprov tertahan karena persyaratan wajib vaksin. Keterlambatan pencairan TPP disebut terjadi karena ada penyesuaian dengan sistem baru.
"Jadi tidak benar, jika karena vaksin itu TPP lambat cair, padahal itu karena sistem baru. Sampai saat ini, sudah 19 OPD yang telah cair TPP April, dan sementara proses untuk TPP bulan Mei," ungkap Kepala BKD Sulsel Imran Jausi dalam keterangan Humas Pemprov Sulsel yang diterima, Jumat (17/6/2022).
Imran menambahkan ada perubahan sistem sehingga berimbas pada keterlambatan TPP karena dibutuhkan penyesuaian. Perubahan tersebut kata Imran antara lain perubahan aplikasi e-kinerja dalam penilaian sikap perilaku. Selain itu, dengan adanya sistem baru ini mesti ada pelaporan yang dilakukan secara berkala.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus dilaporkan kinerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Laporan kinerja secara elektronik atau E-Lapkin," jelasnya.
Terkait syarat vaksin booster untuk pencairan TPP, Imran berdalih sifatnya hanya imbauan. Menurutnya, ASN wajib menjadi contoh bagi masyarakat. Apalagi pemerintah mengimbau untuk melakukan percepatan vaksin. Sehingga ASN sebagai bagian dari pemerintahan mesti jadi contoh mendukung percepatan vaksinasi COVID-19.
"Namun itu tidak wajib. Jika tidak bisa vaksin, bisa melampirkan surat keterangan dokter. Jadi tidak benar, jika karena vaksin itu TPP lambat cair, padahal itu karena sistem baru," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, pencairan TPP bulan April yang masih tertahan dikeluhkan ASN Pemprov. Pencairan TPP ini tertunda disebut gegara keluarga ikut diwajibkan untuk vaksin dan menjadi syarat pencairan TPP.
"Ini mi ku bingung. Kenapa keluarga juga (wajib vaksin). Kenapa kita (PNS) yang dikorbankan. Nah, ini TPP kan hak ta memang," ungkap PNS Pemprov Sulsel inisial AN kepada detikSulsel, Rabu (16/5).
AN menjelaskan aturan ini sebenarnya tak dipersoalkan bila hanya mewajibkan ASN untuk vaksin booster. Namun jika keluarga juga diwajibkan vaksin lengkap tentu akan beda cerita. TPP menjadi tertunda pencairan karena mesti ada laporan vaksinasi lengkap anggota keluarga.
"Sudah itu kudengar disuruh ki vaksin, pergi ka langsung. Ku kira pegawai ji toh, saya ji. Ternyata keluarga juga (wajib vaksin). Kaget karena ada syarat vaksin. Kenapa di sini ji yang begitu (berlaku)," tuturnya.
(tau/sar)
