Pemprov Sulsel Kekeh Tegakkan Aturan TPP Meski Mencuat Interpelasi ke ASS

Fathul Khair - detikSulsel
Minggu, 19 Jun 2022 09:22 WIB
Kantor Gubernur Sulsel (Foto: Noval Dhwinuari Antony-detikcom)
Makassar -

Wacana DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan interpelasi ke Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) mencuat gegara aturan wajib vaksin sekeluarga untuk pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN Pemprov Sulsel. Namun Pemprov kekeh tak akan mengubah aturan tersebut meski disoroti DPRD.

"Tidak ada, sama sekali tidak ada (rencana meninjau ulang). Itu tidak memberatkan ASN," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jauzi kepada detikSulsel, Sabtu (18/6/2022).

Imran membantah jika pencairan TPP ASN terhambat aturan keluarga wajib vaksin. Kata Imran, data terakhir justru sudah ada 24 OPD yang cair TPP-nya. Sehingga syarat vaksin mestinya tak jadi masalah. Apalagi kewajiban vaksin tetap ada pengecualian.


"Ini karena mereka (ASN) tidak paham. Kalau (keluarga) tidak dimungkinkan untuk divaksin, kan bisa bikin surat keterangan tidak bisa divaksin," bebernya.

Pencairan TPP yang dikeluhkan terlambat menurutnya bukan karena persyaratan vaksin. Keterlambatan ini karena proses administrasi. Terutama di OPD yang punya banyak ASN. Namun pihaknya menjamin TPP akan dirampungkan pencairannya pekan depan di semua OPD.

"Sisa menunggu waktu saja. Bahkan saya memprediksi, tiga hari ke depan atau hari Rabu nanti ini tuntas semua," jelasnya

Dengan demikian kata Imran, wacana interpelasi tidak perlu diteruskan. Apalagi persyaratan vaksin menurutnya tak menjadi beban buat ASN. Pencairannya juga sisa menunggu waktu.

"Kalau menurut saya (hak interpelasi) itu tidak perlu diadakan. Jangan hanya dua tiga ASN saja yang mengeluh karena ketidaktahuan atas substansi itu, sehingga harus dimunculkan interpelasi," tukas Imran.

ASN Pemprov Sulsel Curhat TPP Tertahan Gegara Keluarga Wajib Vaksin

Pencairan TPP bulan April yang lamban dikeluhkan ASN terjadi gegara persyaratan vaksin. Untuk mencairkan TPP, status vaksinasi ASN dan keluarga mesti lengkap.

"Ini mi ku bingung. Kenapa keluarga juga (wajib vaksin). Kenapa kita (PNS) yang dikorbankan. Nah, ini TPP kan hak ta memang," ungkap PNS Pemprov Sulsel inisial AN kepada detikSulsel, Rabu (16/5).




(tau/asm)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork