.webp)
Wacana untuk menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman (ASS) di DPRD Sulsel mencuat. Wacana itu setelah Pemprov Sulsel mewajibkan vaksin keluarga sebagai syarat ASN bisa melakukan pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
"Jangan sampai anggota DPRD menggunakan dia punya hak (gegara aturan TPP ASN). Bisa hak interpelasikan," ungkap Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle kepada detikSulsel, Kamis (16/6/2022).
Selle mengungkapkan TPP di sejumlah OPD belum dicairkan lantaran persyaratan keluarga ASN juga wajib vaksin. Banyak ASN tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak gub (ASS) mesti memahami ini keluarga ASN (wajib vaksin). Dan kalau sudah lembaga (DPRD Sulsel) yang bersikap, mestinya pak gubernur memperhatikan," tuturnya.
Menurut Selle, DPRD Sulsel telah meminta kebijakan ini ditinjau ulang. Pemprov diminta tidak perlu mengatur status vaksin keluarga ASN untuk syarat TPP cair.
"Kami sudah menyurat atas nama lembaga DPRD yang diteken Ketua DPRD (Andi Ina). DPRD meminta kepada gubernur untuk merevisi instruksi wajib vaksin untuk keluarga ASN. Cukup menjadi imbauan vaksin untuk keluarga ASN," kata Selle.
Kebijakan pencairan TPP dengan wajib vaksin bagi ASN disebut Selle tak ada persoalan. Namun bila ikut mewajibkan keluarga ASN ini tentu keliru.
"Kalau ASN bolehlah instruksi tetapi keluarganya tidak perlu. Pak Gubernur mesti memperhatikan itu karena itu suara dari bawah yang diteruskan ke DPRD," tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, pencairan TPP bulan April yang masih tertahan dikeluhkan ASN Pemprov. Pencairan tertunda gegara keluarga ikut diwajibkan vaksin.
"Ini-mi ku bingung. Kenapa keluarga juga (wajib vaksin). Kenapa kita (PNS) yang dikorbankan. Nah, ini TPP kan hak ta memang," ungkap PNS Pemprov Sulsel inisial AN kepada detikSulsel, Rabu (16/5).
AN menjelaskan aturan ini sebenarnya tak dipersoalkan bila hanya mewajibkan ASN untuk vaksin booster. Namun jika keluarga juga diwajibkan vaksin lengkap tentu akan beda cerita. TPP menjadi tertunda pencairan karena mesti ada laporan vaksinasi lengkap anggota keluarga.
"Sudah itu kudengar disuruh-ki vaksin, pergi ka langsung. Ku kira pegawai ji toh, saya ji. Ternyata keluarga juga (wajib vaksin). Kaget karena ada syarat vaksin. Kenapa di sini-ji yang begitu (berlaku)," tuturnya.
(tau/hmw)
