.webp)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebut pihaknya tetap akan menunggu informasi resmi penetapan kuota tambahan usai mengajukan usulan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Ini lantaran stok solar subsidi dan pertalite saat ini diklaim tidak akan cukup hingga akhir tahun ini.
"Saya tunggu info resmi dari BPH Migas. Tetapi kalau tidak diakomodir BBM JBT (Jenis BBM Tertentu) solar dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) Pertalite dipastikan stok tidak akan cukup hingga akhir tahun," ungkap Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Jamaluddin saat dikonfirmasi detikSulsel, Kamis(14/4/2022).
Jamaluddin menuturkan mestinya pihak BPH Migas bisa melihat adanya peningkatan konsumsi solar yang cukup tinggi di Sulsel di triwulan I 2022 ini. Lonjakan konsumsi ini menjadi acuan Pemprov mengajukan permohonan penambahan kuota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sulsel ini sudah over 14% di triwulan 1 untuk solar dan over 8% untuk pertalite. Data kami ini juga bisa dikonfirmasi ke Pertamina kalau belum over ngapain minta tambahan kuota," jelasnya.
Dia mengungkapkan, bila usulan tambahan kuota ini tidak diterima maka dipastikan kebutuhan solar subsidi tidak akan mencukupi hingga akhir tahun. Kondisi ini tentu akan membuat lagi BBM menjadi langka.
"Dampaknya pasti ke masyarakat makin kesulitan. Namun kami masih menunggu informasi resmi. Perubahan kuota triwulan 2 belum keluar dan masih dibahas terkait perubahan kuota. Itu info yang saya dapat dari BPH Migas," terangnya.
Untuk pengawasan BBM subsidi, Jamaluddin mengaku sejumlah langkah telah Pemprov tempuh dengan menyurati para kepala daerah agar membatasi pembelian solar. Kabupaten/kota dapat menerbitkan surat rekomendasi pembelian kepada yang berhak sesuai ketentuan, agar yang berhak bisa menjadi prioritas mendapatkan solar subsidi.
"Ini tugas masing-masing daerah untuk ikut mengawasi dan mengatur pembelian solar agar tetap sasaran melalui penerbitan rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian solar subsidi," tukasnya.
Seperti diketahui, Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) mengajukan tambahan kuota solar subsidi dan pertalite akibat konsumsi melonjak dan dikhawatirkan stok tak mencukupi. Namun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut usulan tambahan kuota tersebut belum bisa direalisasikan saat ini.
"Iya ada surat dari Sekretariat Daerah (Sulsel) 23 Maret. Itu kan untuk saat ini belum ada penambahan kuota nasional sehingga mau nambah dari mana," ungkap Subkoordinator Pengatur Ketersediaan BBM BPH Migas Christian Tanuwijaya kepada detikSulsel, Rabu (13/4).
Di sisi lain, BPH Migas mengungkapkan konsumsi BBM di Sulsel belum over kuota. Justru kuota masih aman tersedia sehingga kuota yang ada diminta dimaksimalkan dengan lebih efisien dan optimal.
"Masa bulan 3 (Maret) sudah habis. Kan nggak mungkin," bebernya.
Sesuai evaluasi BPH Migas, konsumsi BBM di Sulsel justru masih di bawah realisasi. Sehingga BPH Migas meminta Pemda di Sulsel untuk memperkuat pengawasan karena banyak penyalahgunaan BBM subsidi.
"Isunya bukan kuota tidak cukup. Tapi isunya disparitas harga terlalu jauh sehingga BBM subsidi ini di SPBU justru disalahgunakan. Dibeli kemudian dikumpul lalu dijual ke industri. Itu isu sebenarnya," jelasnya.
Christian menuturkan Menteri ESDM sudah berupaya meminta tambahan kuota nasional ke Kementerian Keuangan. Sehingga setelah disetujui ada penambahan kuota nasional maka akan dilakukan distribusi ke daerah sesuai verifikasi on desk.
"Itu nanti dari 34 provinsi yang mewakili. Kami juga memastikan ada evaluasi konsumsi BBM setiap triwulanan," bebernya.
Untuk diketahui, Pemprov Sulsel mengajukan tambahan kuota solar subsidi ke Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebanyak 75.872 kiloliter (KL). Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajukan usulan tambahan kuota Pertalite sebanyak 38.913 kiloliter (KL).
(tau/sar)
