.webp)
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) mengajukan tambahan kuota solar subsidi dan pertalite akibat konsumsi melonjak dan dikhawatirkan stok tak mencukupi. Namun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut usulan tambahan kuota tersebut belum bisa direalisasikan saat ini.
"Iya ada surat dari Sekretariat Daerah (Sulsel) 23 Maret. Itu kan untuk saat ini belum ada penambahan kuota nasional sehingga mau nambah dari mana," ungkap Subkoordinator Pengatur Ketersediaan BBM BPH Migas Christian Tanuwijaya kepada detikSulsel, Rabu (13/4/2022).
Di sisi lain, BPH Migas mengungkapkan konsumsi BBM di Sulsel belum over kuota. Justru kuota masih aman tersedia sehingga kuota yang ada diminta dimaksimalkan dengan lebih efisien dan optimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masa bulan 3 (Maret) sudah habis. Kan nggak mungkin," bebernya.
Sesuai evaluasi BPH Migas, konsumsi BBM di Sulsel justru masih di bawah realisasi. Sehingga BPH Migas meminta Pemda di Sulsel untuk memperkuat pengawasan karena banyak penyalahgunaan BBM subsidi.
"Isunya bukan kuota tidak cukup. Tapi isunya disparitas harga terlalu jauh sehingga BBM subsidi ini di SPBU justru disalahgunakan. Dibeli kemudian dikumpul lalu dijual ke industri. Itu isu sebenarnya," jelasnya.
Christian menuturkan Menteri ESDM sudah berupaya meminta tambahan kuota nasional ke Kementerian Keuangan. Sehingga setelah disetujui ada penambahan kuota nasional maka akan dilakukan distribusi ke daerah sesuai verifikasi on desk.
"Itu nanti dari 34 provinsi yang mewakili. Kami juga memastikan ada evaluasi konsumsi BBM setiap triwulanan," bebernya.
Untuk diketahui, Pemprov Sulsel mengajukan tambahan kuota solar subsidi ke Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebanyak 75.872 kiloliter (KL). Tambahan ini diajukan karena khawatir kuota tahun ini tak lagi cukup.
"Iya benar. Kami ajukan tambahan 75.872 kiloliter," ungkap Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Jamaluddin kepada detikSulsel, Kamis (31/3/2022).
Jamaluddin menuturkan tambahan kuota ini diajukan mengingat saat ini ada lonjakan konsumsi solar subsidi. Pihaknya mengkhawatirkan stok solar subsidi yang ditetapkan pemerintah tahun ini tidak akan mencukupi hingga akhir tahun.
"Konsumsi solar di triwulan 1 naik 14% dari kuota normal. Total kuota tahun ini sebanyak 540.980 kiloliter (KL)," tuturnya.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajukan usulan tambahan kuota Pertalite sebanyak 38.913 kiloliter (KL) ke Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. Selain konsumsinya melonjak, ini untuk mengantisipasi migrasi konsumen ke Pertalite imbas kenaikan harga Pertamax.
"Untuk Pertalite kami ajukan tambahan kuota sebanyak 38.913 KL. Pertalite ini kan sudah menjadi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)," ungkap Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Jamaluddin kepada detikSulsel, Sabtu (2/4).
Jamaluddin menambahkan permintaan tambahan kuota Pertalite ini juga karena adanya lonjakan konsumsi. Trennya hampir sama dengan lonjakan konsumsi solar subsidi.
"Di triwulan I 2022, konsumsi Pertalite sebenarnya sudah over sekitar 7% dari kuota normal. Sepanjang tahun ini, kuota Pertalite Sulsel hanya sebanyak 497.314 kiloliter (KL)," urainya.
(tau/hmw)
