Pemkot Makassar Kucurkan Dana Tiap Kelurahan Rp 500 Juta di Tahun 2023

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal mengucurkan anggaran Rp 500 juta masing-masing untuk 153 kelurahan. Dana itu diperuntukkan dikelola demi peningkatan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat.

"Terbagi (merata di tiap kelurahan) semuanya Rp 500 juta. Ini kita sudah tidak memberikan klaster. Artinya kita cuman memberikan bagiannya, kita berikan aturannya, tergantung (pengelolaannya) lagi kelurahan. Kalau dia mau lebih banyak untuk pembangunan silakan," ucap Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman, Jumat (25/3/2022).

Dia menjelaskan, alokasi dana kelurahan tiap tahun berbeda nominalnya. Sejak 2021 lalu masih diberikan pusat lewat dana transfer senilai Rp 366 juta, lalu ditambah dari APBD Pemkot Rp 100 juta.

"Tahun ini dari APBD Rp150 juta. Tahun depan kalau kita jadi berarti rekor ini (anggaran dana kelurahan terbesar) tahun depan Rp 500 juta," lanjut dia di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 di Phinisi Ballroom Hotel Claro Makassar.

Dia mengaku, dana kelurahan tahun ini tergolong kecil karena pemerintah pusat menurunkan dana transfer ke daerah. Lantaran pendapatan negara semakin menurun.

"Akhirnya daerah itu diharapkan semakin mandiri. Di tahun ini dana kelurahan sudah tidak dibunyikan menjadi bagian dari pada transfer. Sehingga tahun ini memang dana bantuan itu sudah ktia tangani dengan PAD kita," urai Helmy.

Dia berharap pemerintah kelurahan bisa mengelola dengan baik anggaran tersebut sesuai kebutuhan warga di wilayahnya. "Bisa betul-betul sentuh langsung dengan ekonomi masyarakat," tegasnya.

Helmy memaparkan, dalam musrembang setidaknya ada 2.561 usulan dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Sementara Pemkot Makassar menargetkan APBD Rp 4,3 triliun di tahun 2023.

"Kita sudah tahu kita bersiap masuk ke masa endemi nantinya. Kami sudah paparkan ada beberapa isu yang kami tangkap, sekarang RKPD kita berkaitan dengan produktivitas, kesejahteraan, tranformasi digital, terakhir penyediaan infrastruktur," tegas Helmy.

Sementara Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo berharap, usulan program yang direncanakan merupakan aspirasi warga di level bawah. Tingkat kelurahan harus jadi prioritas.

"Ada 153 kelurahan, kalau begitu, maka yang diprioritaskan itu yang dilaksanakan. Supaya apa yang dilaksanakan Pemkot, bersumber dari masyarakat level bawah," ujar Rudianto.

Dia pun berharap Pemkot terus berkolaborasi mendorong pembangunan. Rudi turut menyarankan agar fokus pembangunan turut diarahkan ke kepulauan Kota Makassar.

"Di Sangkarrang, misalnya transportasi, butuh ambulans laut, itu yang saya katakan. Makassar ini kan sudah modern, jadi sekarang yang harus diprioritaskan adalah wilayah yang tidak pernah tersentuh, khususnya kepulauan," jelasnya.