.webp)
"Katanya tidak mungkin-mi terkejar lagi hingga 5 Maret. Sepertinya sih direncanakan memang tak ada Wagub," ungkap Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle kepada detikSulsel, Selasa (1/3/2022).
Selle menuturkan meskipun secara administrasi memang masih tertahan di Kemendagri dan Setneg namun bila Plt Gubernur serius sebenarnya masih bisa mengejar pelantikan sebelum batas 5 Maret. Waktu masih sangat cukup bila Plt Gubernur mengurus ke Jakarta.
"Dia punya akses. Namun kalau tidak (serius) ya mungkin sudah takdirnya orang Sulsel. Ada suatu masa, pemerintahannya tidak lengkap," tuturnya.
Andi Sudirman Dikritik Mestinya Proaktif
PAN menjadi salah satu partai pengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) mendorong percepatan pelantikan gubernur definitif. Namun PAN menilai Andi Sudirman yang kurang inisiatif atau tidak proaktif mengejar pelantikannya dipercepat sebelum batas 5 Maret agar proses pengisian jabatan wagub yang kosong bisa dilakukan.
"Selaku anggota DPRD, anggapan masyarakat seperti ada rekayasa permainan waktu (pelantikan diulur-ulur). Saya kira ini (ada) permainan tidak benar," ungkap Ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel, Syamsuddin Karlos kepada detikSulsel, Kamis (3/3/2022).
Pihaknya menyayangkan bila akhirnya tak ada wagub yang mendampingi Andi Sudirman. PAN menilai peran wagub akan sangat penting untuk membantu dan mendukung kerja-kerja gubernur. Sehingga sebagai partai pengusung ingin agar Andi Sudirman punya wakil.
"Bagaimana kalau gubernur nanti berhalangan tetap? Siapa yang gantikan ? kan tidak ada wakilnya," bebernya.
Syamsuddin Karlos menilai polemik pelantikan Andi Sudirman ini mestinya mendapat atensi Mendagri untuk mempercepat pelantikan. Pasalnya, pemerintahan dinilai tidak akan maksimal tanpa adanya wagub. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini contoh yang kurang bagus.
"Ini adalah musibah politik karena sangat riskan (tidak ada wagub), jika pelantikan gubernur dilakukan misalnya 7 Maret. Kami rasakan ada kejanggalan," tegasnya.
Andi Sudirman Timpang Tanpa Wakil
PKS juga sebagai salah satu partai pengusung menghendaki adanya wagub untuk mendampingi Andi Sudirman Sulaiman. Pemerintahan dinilai tidak akan seimbang bila hanya gubernur seorang diri yang mengurus Sulsel.
"Ini jadi tanggung jawab bersama untuk mempercepat proses pelantikan demi kemaslahatan masyarakat Sulsel, karena biar bagaimanapun pemerintah pasti akan timpang tanpa adanya wagub," ungkap Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Arsyid kepada detikSulsel, Rabu (2/3).
Dia menambahkan, PKS tidak menghendaki gubernur berjalan sendiri. Apalagi sejak awal mengusung gubernur dan wakil gubernur sehingga pihaknya tetap konsisten pemerintahan Sulsel harus seimbang.
"Harus ada wagub. Tidak boleh gubernur dibiarkan sendiri. Terlalu berat," tukasnya.
Setneg Siapkan Pelantikan Andi Sudirman
Jadwal pelantikan Andi Sudirman masih belum ada kepastian padahal batas pengusulan wagub sisa menghitung hari. Namun pemerintah pusat sudah mulai melakukan persiapan.
Salah seorang pejabat Pemprov Sulsel menyebutkan persiapan pelantikan sudah dilakukan. Sumber detikSulsel ini ikut menjadi peserta rapat persiapan dengan pihak Setneg dan Kemendagri yang digelar Rabu (2/3/2022)
"Belum tau jadwal dinda. (Rapat) Hanya bahas-bahas persiapan. Jadwal tidak," ungkap salah seorang pejabat Pemprov Sulsel, Kamis (3/3/2022).
Dia menambahkan belum ada jadwal pelantikan yang ditetapkan saat rapat. Sehingga pihak menunggu kepastian jadwal yang masih dibahas pihak Istana. Pelantikan disebutnya akan digelar di Jakarta.
"Rencananya begitu dinda (pelantikan dilakukan di Istana). Undangan sangat terbatas karena PPKM," tukasnya.
Semua Fraksi Mau Andi Sudirman Didampingi Wagub
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengatakan semua fraksi DPRD satu suara ingin Plt Gubernur mestinya didampingi wagub. Pemerintahan di Sulsel dinilai akan lebih efektif jika kepala daerahnya lengkap.
"Melalui rapim terakhir itu diputuskan untuk pimpinan segera kembali bersurat ke Presiden. Surat saya tanda tangani ditujukan ke Presiden. Surat itu bentuk kesepakatan bersama atau keinginan semua fraksi agar pak gubernur ada pendamping atau wakil gubernur," tegasnya.
Andi Ina menuturkan, keputusan untuk bersurat ke Presiden menunjukkan keseriusan DPRD secara kelembagaan agar Plt Gubernur didampingi wakil. Soal keputusan terkait pelantikan, menurutnya yang menentukan adalah Presiden.
"Intinya DPRD sudah menjalankan semua proses dan mekanisme yang ada untuk mendorong percepatan pelantikan agar gubernur bisa memiliki wakil. Semuanya itu diambil lewat keputusan bersama atau kolektif kolegial," bebernya.
Seperti diketahui, pada rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin (24/1) lalu, Nurdin Abdullah resmi diberhentikan. Semua fraksi menyetujui surat Presiden Jokowi soal pemberhentian Nurdin Abdullah yang kini menjalani hukuman karena terseret kasus korupsi proyek infrastruktur di Sulsel.
Wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman kemudian menjadi Plt Gubernur. Sehingga posisi wagub kosong. Untuk mengisi kekosongan jabatan wagub bisa dilakukan bila sisa masa jabatan gubernur definitif lebih dari 18 bulan.
Aturannya ada dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 (UU Pilkada) terkait pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong. Kemendagri sebelumnya sudah menyampaikan ke DPRD Sulsel bahwa batas pengisian jabatan wagub hanya sampai 5 Maret nanti, dengan catatan Andi Sudirman sudah menjadi Gubernur Sulsel definitif.
(tau/nvl)
