detikFinance

Gedung Putih Wanti-wanti Ada PHK Massal Jika Shutdown Pemerintah AS Berlanjut

Gedung Putih memperingatkan PHK massal PNS jika shutdown pemerintah berlanjut.

Kamis, 02 Okt 2025 08:11 WIB

detikProperti

BPHTB Jakarta Diskon hingga 75%, Ini Syarat Lengkap Penerimanya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan diskon hingga 75% untuk BPHTB. Ini kriteria penerimanya.

Rabu, 01 Okt 2025 15:31 WIB

detikBali

63 Pendamping PKH di Mataram Segera Jadi ASN, Tinggal Tunggu SK

Pemkot Mataram dukung rencana Kemensos angkat 33 ribu pendamping PKH jadi ASN. 63 pendamping Mataram siap menunggu SK setelah tes PPPK.

Rabu, 01 Okt 2025 11:50 WIB

detikFinance

Pemerintahan AS Terancam Tutup, 750 Ribu PNS Bisa Dirumahkan

Menurut perkiraan Badan Anggaran Kongres AS (Congressional Budget Office/CBO) penutupan pemerintahan akan mengakibatkan 750.000 pegawai federal dirumahkan.

Rabu, 01 Okt 2025 08:20 WIB

detikJabar

Sekuntum Mawar Merah Pesan Damai Demo Guru Madrasah

Ratusan guru madrasah di Tasikmalaya demo di DPRD, menuntut kesejahteraan dan perhatian Pemkot. Mereka berharap hak yang sama dengan guru negeri.

Selasa, 30 Sep 2025 16:40 WIB

detikNews

Pentingnya Partisipasi Publik di Makan Bergizi Gratis

MBG perlu membuka partisipasi publik yang bermakna agar bisa menjadi program bukan sekadar proyek pengadaan terpusat.

Selasa, 30 Sep 2025 14:10 WIB

detikJogja

Tata Cara Mengajukan Gugatan Cerai Tanpa Pengacara, Simak Syaratnya!

Pengajuan cerai tidak harus selalu dengan pengacara. Kamu bisa mengikuti tata cara mengajukan gugatan cerai tanpa pengacara asal paham syarat dan prosedurnya.

Selasa, 30 Sep 2025 11:41 WIB

detikSumbagsel

Link Cek NIP PPPK Paruh Waktu 2025 di Mola BKN Lengkap Cara, Kendala-Solusi

Peserta seleksi PPPK Paruh Waktu memasuki tahap penerbitan NIP. Berikut ini link cek NIP PPPK Paruh Waktu 2025 lengkap cara, kendala, hingga solusi.

Selasa, 30 Sep 2025 08:30 WIB

detikBali

Bupati Badung Lantik 1.475 PPPK dan Dua PNS Lulusan IPDN

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik 1.475 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) lulusan Institut IPDN.

Senin, 29 Sep 2025 17:04 WIB

detikNews

Alasan MK Putuskan UU Tapera Bertentangan UUD: Tabungan Malah Memaksa

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bertentangan dengan UUD 1945 dan harus diubah.

Senin, 29 Sep 2025 16:09 WIB