Bagi sejumlah partai politik, kepala daerah dipilih DPRD bakal menghemat biaya politik. Di sisi lain, sistem ini dianggap berjalan mundur ke era Orde Baru.
Sekjen Partai Gerindra Sugiono disebut menghubungi sejumlah elite partai untuk membicarakan usulan kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat.
Efisiensi anggaran kerap dipakai membenarkan perubahan Pilkada, meski sejarah menunjukkan masalah utamanya ada pada tata kelola dan politik transaksional.