Pendaftaran Petugas Haji 2026 dibuka untuk ASN dan profesional. Proses seleksi sistematis, calon pelamar harus penuhi syarat dan jadwal yang ditentukan.
Dirjen PHU Hilman Latief mengungkapkan anggaran haji akan berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah setelah UU baru disahkan. Persiapan sedang dilakukan.
Dalam konteks Indonesia merdeka, penguatan tata kelola haji terus berlanjut melalui revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 yang tahapannya sedang berlangsung.
Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sepakat revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibawa ke paripurna. Badan Haji akan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
DPR dan pemerintah bahas revisi UU Ibadah Haji dan Umrah. Kuota haji tetap 92% reguler dan 8% khusus, tanpa batas minimal. Pembagian kuota diatur kementerian.