Pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai kontroversi. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KPSN) Jawa Tengah menyatakan keberatan.
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menentang kebijakan pemotongan upah untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera). Berikut alasan dan hitung-hitungannya.
Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan mengatakan penerimaan buruh untuk pemenuhan kebutuhan hidup pun berkurang dengan kebijakan iuran wajib untuk Tapera itu.
Kebijakan iuran tapera menimbulkan pro kontra. Jokowi menilai keberatan tersebut biasa terjadi. Masyarakat baru akan merasakan manfaat setelah program berjalan.