DPD Partai Golkar DIY menyatakan sikap tegas untuk tidak ikut larut dalam wacana soal Musyawarah Nasional Luar Biasa guna mengganti Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
LMKN menjelaskan keterlibatannya dalam kasus hak cipta dan royalti. Mereka menindak tegas EO yang tidak membayar royalti, dengan data 1.000 live event terlibat.
DPD PDIP Sumut menyambut amnesti Hasto Kristiyanto dari Prabowo, menilai kasusnya sebagai kriminalisasi politik. Dukungan untuk merajut komunikasi politik.