Menteri Hukum menandatangani SK kepengurusan PPP, namun DPW Jabar menolak. Dualisme kepemimpinan PPP mencerminkan konflik internal dan krisis identitas.
"Satu periode yang sekarang aja nggak habis udah dijatuhkan," ucap Mahfud Md saat mengisi kuliah umum di Departemen Hukum Tata Negara FH UGM, Rabu (14/8).