Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai ada masalah pada proses pembuatan dan isi kebijakan Tapera, sehingga timbul kontra keras dari masyarakat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin akan ada rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Ibu Kota Nusantara (IKN).